REI DKI Jakarta Meminta Permen Tentang AMDAL Diterbitkan

Big Banner

Jakarta — Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang AMDAL.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman, mengatakan, hal tersebut sebagai upaya menyikapi belum disetujuinya usulan Pemrov DKI Jakarta oleh Kementerian LHK, terkait penghapusan kewajiban AMDAL di wilayah DKI Jakarta, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus kewajiban AMDAL untuk wilayah DKI. REI DKI Jakarta sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Amran dalam siaran tertulis di Jakarta, Rabu (17/2).

PP Nomor 27 Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa daerah yang sudah memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendapat pengecualian tidak memerlukan izin AMDAL. Pemrov DKI Jakarta diketahui sudah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi yang diatur oleh Perda No. 1 Tahun 2014. Namun, PP tersebut sekaligus mengamanatkan penghapusan izin AMDAL harus mengikuti Permen.

Karena itu, kata dia, agar PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bisa diaplikasikan, REI DKI Jakarta meminta KLHK mengeluarkan Permen mengenai AMDAL. “Selama belum ada Permen tentunya penghapusan izin AMDAL yang diamanatkan dalam PP hanya retorika, karena tidak bisa diaplikasikan. Padahal Bapak Presiden menuntut percepatan perizinan disemua level. IMB misalnya harus keluar dalam sekian hari,” kata Amran.

Usulan Pemrov DKI Jakarta, menurut Amran sudah sesuai dengan payung hukum yang ada. Namun, hal tersebut terganjal Permen yang belum dikeluarkan. “Sampai kapan kita menunggu Permennya terbit sementara PP-nya sudah lama sekali keluar. Akibatnya, (penghapusan AMDAL) tidak bisa dieksekusi. Jangan lagi ada ganjalan perizinan tanpa logika yang jelas,” tambahnya.

Seperti diberitakan, salah satu poin yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, akhir bulan lalu, adalah penghapusan izin AMDAL di DKI Jakarta oleh Kementerian LHK. Izin AMDAL dirasa menjadi hambatan tersendiri bagi aktivitas investasi dan bisnis di Jakarta.

Investasi secara makro juga berhubungan dengan hal ini. Ahok ingin agar izin bisa diproses cepat layaknya Singapura. Negara tetangga yang satu itu disebut sebagai negara dengan izin pendirian bangunan nomor satu di dunia dalam hal kecepatannya.

Pengganti izin AMDAL adalah mekanisme Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). Sebagai gambaran, izin AMDAL bisa menghabiskan waktu tujuh hingga delapan bulan, sedangkan dengan UPL/UKL hanya butuh waktu satu bulan.

Investor Daily

Laila Ramdhini/Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me