REI DKI Minta Kementerian Lingkungan Hidup Terbitkan Permen Amdal

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menyusul upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menghapus kewajiban Amdal untuk wilayah Ibukota.

Menurut Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta, hingga kini usulan Pemprov DKI terkait penghapusan kewajiban Amdal di wilayah DKI Jakarta, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan belum disetujui.

PP tersebut mengatur bahwa daerah yang sudah memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendapat pengecualian tidak memerlukan izin AMDAL. Pemrov DKI Jakarta diketahui sudah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi yang diatur oleh Perda No. 1 Tahun 2014. Namun, PP tersebut sekaligus mengamanatkan penghapusan izin AMDAL harus mengikuti Permen. Maka dari itu, agar PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan bisa diaplikasikan, REI DKI Jakarta meminta KLHK mengeluarkan Permen mengenai Amdal.

“Selama belum ada peraturan menterinya tentunya penghapusan izin Amdal yang diamanatkan dalam PP hanya retorika, karena tidak bisa diaplikasikan. Padahal Presiden menuntut percepatan perizinan di semua level. IMB misalnya harus keluar dalam sekian hari,” tutur Amran.

Usulan Pemrov DKI Jakarta, menurut Amran, sudah sesuai payung hukum yang ada. Dan ganjalannya saat ini hanya ada di Permen. “Sampai kapan kita menunggu Permennya terbit sementara PP-nya sudah lama sekali keluar. Akibatnya, (penghapusan Amdal) tidak bisa dieksekusi. Jangan lagi ada ganjalan perizinan tanpa logika yang jelas,” tambahnya.

Sebelumnya, salah satu poin yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, akhir bulan lalu, adalah penghapusan izin Amdal di DKI Jakarta oleh Kementerian LHK. Izin AMDAL dirasa menjadi hambatan tersendiri bagi aktivitas investasi dan bisnis di Jakarta.

Investasi secara makro juga berhubungan dengan hal ini. Basuki ingin agar izin bisa diproses cepat layaknya Singapura. Negara tetangga yang satu itu disebut sebagai negara dengan izin pendirian bangunan nomor satu di dunia dalam hal kecepatan.

Pengganti izin AMDAL adalah mekanisme Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). Sebagai gambaran, izin AMDAL bisa menghabiskan waktu tujuh hingga delapan bulan, namun dengan UPL/UKL hanya butuh waktu satu bulan. (EKA)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me