IPW Usulkan Bentuk BPJS Papan Ketimbang Tapera

Big Banner

Indonesia Property Watch (IPW) punya pandangan sendiri terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, mengatakan, daripada berpolemik sebaiknya pemerintah membentuk BPJS Papan.

Hal ini diungkapkan Ali karena RUU Tapera tersebut mengamanatkan semua pekerja wajib menjadi peserta Tapera. Konsep itu hampir serupa dengan BPJS Ketenagakerjaan.

’’Ini yang dianggap memberatkan, karena pekerja dan pengusaha sudah mengeluarkan iuran wajib, seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, sampai jaminan sosial kesehatan,’’ kata Ali.

Baca juga: Iuran Tapera Bisa Diambil untuk Renovasi Rumah

Pemerintah sampai saat ini belum sepakat pada beberapa hal dalam usulan RUU Tapera. Di antaranya adalah besaran persentase iuran yang harus ditanggung pekerja, sharing iuran dari pemberi kerja, bentuk badan yang bertanggung jawab, dan besaran dana operasional awal untuk pembentukan badan tersebut.

’’Melihat begitu pentingnya dan begitu besarnya uang yang dipertaruhkan untuk rakyat, ada baiknya jangan terlalu memaksakan Tapera tanpa pemahaman  mendalam,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, Ali juga menyayangkan iuran yang nantinya menjadi tanggungan pekerja. Ia melihat, sejauh ini tidak ada niat pemerintah untuk mau ikut berkontribusi terhadap dana Tapera.

’’Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi. Malah rakyat harus melakukan iuran, ’’ ucapnya.

Baca juga: RUU Tapera Wajibkan Pengusaha Sediakan Rumah Pekerja

Dana Tapera selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dana untuk pembiayaan perumahan atau dana pembangunan untuk perumahan rakyat. Untuk itu, perlu sebuah badan tersendiri untuk mengelolanya.

’’Lebih jauh lagi badan tersebut dapat menjadi master developer lintas kementerian. Tidak bisa hanya di bawah satu kementerian, karena akan sangat terkait banyak kepentingan,’’ katanya.

Ia menambahkan, karena badan perumahan belum terbentuk, maka akan sia-sia mekanisme Tapera yang ada. Pasalnya, tidak ada badan yang secara khusus mengelola dana tersebut.

’’Pembentukan badan ini pun masih menyisakan pro dan kontra yang seharusnya dapat selesai sebelum pengesahan Tapera,’’ ujarnya menegaskan. (Ing)

Laporan: Andi David Sanders

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me