Dua Trik Pengembang ‘Nakal’ yang Bikin Harga Rumah Melambung

Big Banner

Jakarta -Salah satu masalah yang juga dianggap sebagai pemicu lonjakan harga rumah adalah praktik rumah inden dan kredit inhouse. Rumah inden adalah rumah yang ditransaksikan jauh sebelum rumah tersebut dibangun.

Bahkan seringkali rumah yang ditransaksikan masih berbentuk desain dan sama sekali belum dibangun. Sedangkan kredit inhouse adalah kredit yang dilakukan tidak melalui perbankan melainkan langsung dilakukan antara pembeli dengan pengembang properti.

Pembeli rumah melakukan pembelian dengan cara mengangsur bertahap dalam beberapa kali bayar. Lantas mengapa rumah Inden menjadi masalah?

“Seringkali yang inden (yang pesan rumah) adalah spekulan yang berani beli meskipun rumah belum dibangun. Begitu rumahnya sudah terbangun, harga rumah jadi mahal karena sudah dimiliki duluan oleh spekulan tadi. Harga dari spekulan tentu lebih mahal ketimbang yang langsung ke developer,” ujar  Deputy Director Macroprudential Policy Department BI Ita Rulina di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Kondisi ini yang melatarbelakangi Bank Indonesia (BI) akhirnya menetapkan agar Perbankan tidak boleh lagi membiayai rumah inden atau rumah pesanan yang sama sekali belum terbangun. BI menetapkan, rumah yang bisa dibiayai lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh perbankan minimal sudah berdiri 30%.

Namun, ada saja pengusahan atau pengembang perumahan yang nakal. Mereka mencari cara agar bisa menggalang dana dari masyarakat meskipun rumah baru tahap desain alias hanya gambar.

Caranya adalah dengan menawarkan angsuran langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui perbankan. Cara ini umum dikenal dengan istilah kredit inhouse.

Inhouse ini tak bisa diatur oleh Bank Indonesia karena dilakukannya tidak melalui perbankan,” kata Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo.

Sayangnya kombinasi dua praktik ini sulit dihindari. Asal tahu saja praktik menjual rumah inden yang masih berbentuk gambar sering menjadi semacam trik oknum pengembang nakal yang ingin membangun kawasan pemukiman namun dengan budget internal perusahaan yang minim.

Menawarkan rumah inden alias rumah pesanan adalah cara oknum pengembang nakal untuk menggalang dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membangun kawasan pemukiman. Dengan cara itu, perusahaan pengembang tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, cukup pakai dana masyarakat tadi untuk memulai bisnis propertinya.

Mengingat cara ini tak diizinkan oleh BI, maka untuk menghindari aturan BI tersebut para pengembang menerapkan kredit inhouse. Hal ini kata Anto, tentu memberikan risiko yang besar.

“Berbeda dengan bank yang dijamin oleh lembaga penjamin. Transaksi tanpa melalui lembaga perbankan punya risiko besar. Keluhan yang banyak ke kami adalah angsuran sudah lunas tetapi rumah belum terbangun. Atau yang lebih ekstrim, perusahaan pengembangnya bubar sebelum masa cicilan selesai. Kalau sudah begitu kan risiko ada di tangan pembeli,” tegas dia.

Kondisi ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara pengaturan pendirian perusahaan pengembang perumahan. Pengembang bermodal cekak sedianya tidak diberikan izin untuk menjadi badan usaha agar masyarakat sebagai pembeli akhir perumahan tersebut tidak dirugikan. sayangnya, saat ini belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.

(dna/hns)

finance.detik.com