UU Tapera Disahkan, Masyarakat Bakal Lebih Mudah Miliki Rumah

Big Banner

Jakarta – Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi UU. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/2).

“Apakah Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bisa disetujui menjadi Undang-undang?” Tanya Agus Hermanto.

“Setuju,” jawab peserta rapat yang diikuti pengetukan palu sidang tanda keputusan sah.

Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi, mengatakan bahwa disahkannya UU itu adalah prestasi DPR dan Pemerintah pada tahun ini.

“Ini UU cukup fenomenal. Karena nantinya masalah pembiayaan perumahan teratasi dengan cepat. Pemerintah akan sediakan dana murah, jangka panjang, khususnya kepada warga yang selamaini susah dapat pembiayaan,” jelas Yoseph Umar Hadi, Politikus PDIP ini.

Wakil Ketua Pansus RUU Tapera, M.Misbakhun, mengatakan, disahkannya UU Tapera menjadi upaya pemerintah memenuhi kewajiban Konstitusionalnya. Selama ini, lanjut dia, ada kesenjangan besar antara permintaan perumahan dengan ketersediaannya.

“Kesenjangan bertambah dan harus dicarikan jalan keluar. Di situ peran negara muncul,” kata Misbakhun.

“Saya memuji keberanian pemerintahan Jokowi-JK yang berani. Pemerintahan sebelumnya selalu menunda-nunda RUU ini, Yang Sekarang berani. Saya apresiasi keberanian pemerintah saat ini.”

Politikus Golkar itu mengakui, ada keberatan pihak pengusaha terkait iuran Tapera yang akan ditanggung bersama antara warga dengan pemberi kerja. Dalam konteks itu, Misbakhun meminta agar para pengusaha memahami niat tulus Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Lagipula, tak mungkin Pemerintah membuat pengusaha susah dan kesulitan akibat substansi UU Tapera.

“Saya sudah bertemu Apindo dan sepakat agar soal besaran biaya itu nanti dibahas dengan Pemerintah. Kalau selama ini dirasa banyak pungutan yang belum dikonsolidasikan, ya nanti sekalian dibicarakan. Mana yang jadi beban, mana yang duplikasi,” ulas Misbakhun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono, mengatakan, semangat utama UU Tapera adalah gotong royong. Misalnya, semua pekerja wajib ikut Tapera, namun yang berhak menggunakan hanyalah pekerja yang benar-benar tak mampu. Sementara yang sudah punya rumah akan mendapatkan hasil investasi dana yang menjadi iuran. “Jadi itulah nilai gorong royong,” imbuh Basuki.

Soal besaran biaya iuran, Menteri Basuki berjanji Pemerintah akan mengajak pengusaha dan pihak terkait untuk berdiskusi.

Markus Junianto Sihaloho/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me