Pengembang Minta Pemerintah Kendalikan Harta Tanah

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang cukup massif dan menjadi program prioritas pemerintah disambut positif kalangan pengembang properti. Selain akan menggerakkan perekonomian nasional, pembangunan infrastruktur khususnya pembukaan jalan baru akan menggairahkan industri properti. Tapi pembangunan infrastruktur ini bisa menjadi pisau bermata dua.

Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi

Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi

Setyo Maharso (Ketua Umum REI 2010 – 2013) yang sekarang menjadi Dirut PT Kualajaya Realty (Kualajaya Group), mengingatkan, pembangunan infrastruktur itu bisa  berdampak negatif terhadap pembangunan rumah murah. Lahan di sekitar infrastruktur harganya akan terdongkrak tinggi sehingga tidak mungkin dibangun hunian bersubsidi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah.

“Karena itu pemerintah perlu melakukan upaya pengendalian harga tanah khususnya untuk kawasan yang proyek infrastrukturnya dikembangkan. Bisa juga seluruh BUMN yang dilibatkan pemerintah dalam mengembangkan proyek infrastruktur wajib membebaskan tanah di kiri-kanan proyeknya sebagai landbank yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan hunian murah,” ujar Maharso kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (23/2).

Secara umum, terang Maharso, prospek sektor properti khususnya perumahan masih menjanjikan. Besarnya pertumbuhan kelas menengah dan membaiknya kesejahteraan masyarakat mendorong permintaan rumah semakin banyak. Karena itu di segmen hunian menengah pasarnya tidak perlu dirisaukan. Di saat pasar sedang lesu pengembang akan melakukan berbagai terobosan untuk mendongkrak penjualan. “Sekarang yang dibutuhkan adalah regulasi untuk segmen menengah bawah, yaitu ketersediaan tanah untuk program sejuta rumah. Kalau pembiayaan pemerintah sudah memberi subsidi dan kemudahan,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me