DPD Nilai Pembahasan UU Tapera Terkesan Terburu-Buru

Big Banner

Jakarta -Proses pembahasan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai terburu-buru, karena tidak melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembahasannya.
 
“Pembahasan UU ini belum melibatkan stakeholder baik itu masyarakat atau daerah. Sehingga terkesannya terburu-buru,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, dalam keterangannya, Kamis (25/2/2016).

Terkait melanggar hukum, Irman mengaku akan mempelajari terlebih dahulu UU ini. Irman menambahkan, subtansi dalam UU ini juga tidak sesuai dengan intention. Pasalnya, perumahan rakyat merupakan yang mendasar, namun kenyataanya UU ini tidak berpihak kepada rakyat.

“UU ini jangan sampai berpihak kepada kelompok tertentu. Harusnya intention-nya kepada rakyatnya, bukan kepada pengelolaan uangnya. Kalau pandangan sementara cenderung sebuah pengelolan keuangannya bukan kepada rumahnya,” kata senator asal Sumatera Barat itu.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, melihat UU Tapera ada peluang cacat formal. Makanya pada kesempatan ini, pihaknya akan mendapatkan masukan dari stakeholder. “Nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan DPD,” katanya.

Menurut Parlindungan, sudah banyak pihak yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun sifatnya baru perorangan. “Bagi kami Tapera merupakan amanat UU, namun bukan bagaimana mencari uangnya. Tetapi harusnya memperkuat tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah,” kata Parlindungan.

Semua pendanaannya, sambung Parlindungan, dari luar pemerintah. Sehingga pemerintah seolah-oleh melepas tanggung jawab. “Untuk itu Komite II DPD sudah menyiapkan konsep. Namun bagi kami perumahan ini merupakan hak primer, jika dibiarkan bagaimana nasib masyarakat yang tidak bekerja,” papar Parlindungan.

Parlindungan menambahkan, UU Tapera ini hanya mengatur masyarakat yang sudah bekerja. Maka perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). “Jadi PP ini perlu waktu tiga bulan, maka DPD akan memberikan sikapnya. Kita tahu, masih banyak masyarakat kita khususnya di Indonesia Timur yang tinggal di laut seperti di Maluku yang 90 persen desanya berada di laut,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua IKA-USU Chazali Husni Situmorang mengatakan pihaknya mengkritik sejumlah pasal dalam UU Tapera. UU ini dirasa memberatkan, untuk itu memerlukan pendalaman lebih lanjut.

“Dana dipungut dari peserta sebesar 3 persen, tapi dikelola oleh pengusaha. Jadi tidak ada keterlibatan negara. Pemerintah hanya dana awal untuk memodali badan pengelola Tapera itu,” tambahnya.

(wdl/wdl)

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me