DPD-RI Menilai UU Tabungan Perumahan Rakyat Cacat Formal

Big Banner

JAKARTA, jktproperty.com – Dewan Perwakilan Daerah menilai RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan DPR-RI menjadi Undang Undang pada 23 Februari 2016 lalu cacat formal karena tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya.

”Kami di DPD, tidak dilibatkan dalam mekanisme pembahasan sebagaimana mestinya. Ini akan kita bahas apakah tidak berpotensi melanggar mekanisme. Saya menduga ada cacat formal dalam UU Tapera,” ujat Ketua DPD Irman Gusman kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/2).

Menurut dia, pengesahan RUU Tapera menjadi UU Tapera tersebut terkesan buru-buru. Karena tidak melibatkan semua stakeholder terkait. UU Tapera, kata dia, ini harus berpihak kepada orang banyak, dan bukan hanya kepada sektor keuangan semata. Semestinya, UU tersebut fokus pada pengadaan rumah, bukan semata-mata pada pengelolaan keuangannya. ”Ini sesuai nggak dengan misinya. Padahal (UU) itu hanya alat untuk kekurangan rumah rakyat itu teratasi.”

Untuk itu, sambung Irman, DPD akan melakukan konsolidasi, untuk mengkaji apakah ada cacat formal dan substansi dalam pembahasannya. Sebab, DPD ingin UU Tapera dilahirkan sesuai substansi dan berpihak pada konstitusi.

Sementara itu Ketua Ikatan Alumi Universitas Sumatera Utara Jakarta, Ghazali Husni Situmorang, menyatakan banyak dari UU UU yang tidak sesuai dengan substansi seperti, lembaga, mekanisme pembiayaannya, dan juga status hukum.

Menurutnya, UU Tapera itu dibentuk atas perintah UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Dimana disalah satu pasal dikatakan, dalam menghimpun tabungan dana masyarakat maka diatur UU. “Karena itu seharusnya, semangat UU ini tidak terlepas dari filosofi UU No. 1. Tapi, yang terjadi UU ini sangat berbeda filosofinya,” jelasnya.

Kalau UU No. 1, lanjut dia, jelas dalam ketentuan umum maupun formal, bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk perumahan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui APBN maupun APBD. Tapi UU Tapera ini, tidak ada peran pemerintah, sementara yang diandalkan adalah uang peserta sebesar 3%. ”Uang pemerintah itu hanya dana awal untuk memberikan modal badan pengelola Tapera.”

Sementara anggota DPD lainnya Parlindungan Purba megatakan kekhawatirannya akan substansi undang-undang ini menjadi lemah dan rawan untuk di-judicial review. “Beberapa anggota DPD sudah berancang-ancang untuk uji materi UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi sifatnya masih perorangan,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba,” katanya.

Dia mengatakan substansi Tapera kurang tepat karena menambah beban pada pekerja dan perusahaan. Seharusnya tanggungjawab pembangunan perumahan ada pada negara atau pemerintah dengan memberi dukungan berupa anggaran dengan jumlah memadahi. Tapera juga tumpang tindih dengan program yang ada di instansi lain seperti BPJS Kenagakerjaan. Karena itu perlu sinkronisasi dulu sebelum menetapkan undang-undang baru. “Semestinya UU Tapera memperkuat peran dan tanggung jawab negara, nyatanya sebaliknya,pemerintah kesannya lepas tangan pada persoalan perumahan masyarakat bawah,” katanya. (EKA)

jktproperty.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me