Pengesahan UU Tapera Cacat Hukum

Big Banner

Ketua DPD RI Irman Gusman terkait Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang baru saja disahkan mensinyalir bahwa pengesahan tersebut berpotensi cacat formal. Hal ini karena tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“DPD tidak dilibatkan dalam pengesahan UU Tapera, dari sini saja sudah menyalahi mekanisme. Kemudian kalau secara substansi juga tidak melibatkan stakeholder, jadi kesannya terburu-buru,” kata Irman seperti dikutip dari bisnis.com.

Baca juga: Undang-Undang Tapera Resmi Disahkan

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi “Kesejahteraan Sosial atas Rumah: UU Tapera untuk Siapa?” yang digelar Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) di Jakarta, Rabu (24/2).

Irman menambahkan, UU Tapera harus kembali pada esensinya yakni pengadaan lahan untuk perumahan rakyat, bukan pengelolaan keuangannya. Kalau keuangannya, akan berpotensi hanya menguntungkan sektor keuangan saja.

Baca juga: Apindo Bersiap Ajukan Uji Materi UU Tapera ke MK

DPD, kata Irman, akan berkonsolidasi untuk mengembalikan fungsi UU Tapera supaya lebih substansif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah. “Kami masih mengkaji, ya kalau cacat formal UU ini batal secara hukum,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Tapera menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini menurut Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi, pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2), akan memberi kepastian masyarakat memiliki rumah.

 

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me