Asosiasi Pengusaha Akan Gugat UU Tapera ke MK

Big Banner

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menegaskan penolakannya atas Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Apindo akan mengajukan uji materi pada pihak Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Tapera. Pihaknya mengaku akan mempelajari terlebih dahulu UU Tapera yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menggugatnya ke MK.

Semua pihak yang dimaksud oleh Hariyadi adalah badan usaha maupun pekerja. Ia pun menjelaskan tidak perlu adanya badan baru untuk mengelola program perumahan bagi para pekerja. Hal itu dikarenakan semua sudah tertampung dalam kepesertaan BPJS.

”Saat ini sudah ada pemupukan dana yang cukup besar dalam program JHT BPJS Ketenagakerjaan, termasuk digunakan dalam program perumahan,” terang Hariyadi seperti informasi yang diterima Rumahku.com.

BACA JUGA : UU TAPERA DISAHKAN, GAJI PEGAWAI DIPOTONG 3 PERSEN

Hariyadi pun mengkritisi penyusunan Rancangan Undang-Undang yang tidak melibatkan serikat pekerja, padahal pungutan dibebankan pada pekerja. Nantinya, kepengurusan Tapera pun tidak melibatkan kalangan pengusaha maupun pekerja.

Komite Tapera nantinya akan terdiri atas Menteri Perumahan Rakyat, OJK, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan seorang profesional, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di RUU Tapera.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me