Menteri Agraria Siapkan Permen Hunian Bagi WNA

Big Banner

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) menyiapkan peraturan menteri (Permen) yang mengatur secara rinci hunian bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia.

Permen tersebut akan dikeluarkan untuk memperjelas apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Permen ini sebagai jawaban banyak pihak yang mempertanyakan aturan teknis mengenai hunian seperti apa yang bisa dimiliki asing,” kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangannya saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional bertajuk “Rumah Hunian untuk Warga Asing”, di The Springs Club Gading Serpong, Jalan Springs Boulevard Blok C, Summarecon Serpong, Tangerang, Jumat (26/2).

Menurutnya, di dalam Permen akan kembali ditegaskan terkait status hak pakai, waktu pakai, sampai harga untuk setiap hunian. Sampai saat ini, diakui, ‎banyak PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang kesulitan untuk menerjemahkan PP Nomor 103/2015.

Terkait harga, dicontohkan, banyak yang mempertanyakan angka Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar untuk setiap hunian bagi warga asing. Bagi yang bermukim di kota besar seperti Jakarta tidak menjadi masalah. Namun sebaliknya akan menjadi kendala di kota-kota lainnya.

Oleh sebab itu,‎ Permen akan mengatur kategorisasi harga untuk setiap daerah. Sedikitnya ada sembilan pembagian wilayah dalam menentukan setiap hunian asing.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk waktu pakai. Saat ini belum diatur kapan jangka waktu yang ideal bagi warga asing bisa memiliki hak pakai huniannya.

“Ada yang mengusulkan 30 tahun terus bisa diperpanjang 20 tahun. Namun ini masih dibahas. Saya sih tak keberatan jika jangka waktu hak pakai bisa seumur hidup,” ucap Ferry.

Namun demikian, ditegaskan, pada prinsipnya, warga asing masih tidak boleh memiliki hak milik atas tanah maupun hunian. Sesuai peraturan dan perundang-undangan, warga Negara Asing hanya diberikan hak pakai.

Suara Pembaruan

Yeremia Sukoyo/FMB

Suara Pembaruan

beritasatu.com