Bangun Infrastruktur Kereta Api, Pemerintah Butuh Bantuan Asing

Big Banner

CIREBON, KOMPAS.com – Untuk membangun infrastruktur, khususnya perkeretaapian, pemerintah sangat bergantung pada dana luar negeri. Berdasarkan ketentuannya, dana luar negeri bisa berupa pinjaman murni, dan bisa juga hibah. 

Untuk pembangunan sarana, kurang lebih membutuhkan Rp 500 triliun, dan untuk prasarana butuh Rp 700 triliun.

“Sehingga total butuh Rp 1.200 triliun. Dari jumlah ini, hanya 30 persen dibiayai pemerintah. Sementara 70 persen dibiayai oleh swasta, investasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pinjaman luar negeri,” ujar Kasubdit Audit dan Peningkatan Keselamatan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Heru Wisnu Wibowo di Cirebon, Rabu (24/2/2016).

Heru menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bidang kereta api butuh pendanaan Rp 233 triliun.

Per tahunnya, Heru memperkirakan, kebutuhannya cukup fantastis. Dari total dana tersebut, baru teralokasi Rp 13 triliun. Sementara dari sisi pemerintah, porsinya baru 27 persen.

Berdasarkan hal ini, terlihat bagaimana harapan pemerintah lebih banyak ke swasta. Sedangkan swasta berinvestasi di bidang infrastruktur sektor jalan.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me