Masyarakat Bisa Ajukan Permohonan Bedah Rumah

Big Banner

Bagi masyarakat yang rumahnya ingin dibedah alias direnovasi oleh pemerintah, bisa mengajukan permohonan melalui kepala desa di daerahnya. Hal ini agar pendataan rumah tak layak huni dapat terkoodinasi dengan baik.

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dengan dukungan masyarakat yang pro aktif mengajukan permohonan bedah rumah, akan mengurangi angka rumah tak layak huni di daerah.

’’Tentu saja ini harus mendapat dukungan penuh dari sektor swasta dan pemerintah daerah,’’ kata Syarif dalam siaran pers yang diterima Rumah123, Kamis (25/2).

Baca juga: BSPS 2016 Targetkan 95.000 Unit Rumah

Pengajuan bedah rumah dari masyarakat, ujar Syarif menambahkan, nantinya akan dikoordinasi oleh bupati yang selanjutnya akan didata secara keseluruhan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah apabila mendapatkan penanganan secara serius oleh pemerintah.

’’Karena itu, kami berharap setiap daerah memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tak layak huni,’’ ucapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, terbagi menjadi dua kategori. Untuk peningkatan kualitas rumah pemerintah menganggarkan Rp15 juta per unit. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru anggarannya sebesar Rp30 juta per unit.

Baca juga: Kementerian PUPR Kebut Penyerapan Anggaran

’’Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanyalah stimulan. Tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda satu dengan lainnya,’’ kata Syarif.

Beberapa kriteria rumah yang patut dibedah, lanjut Syarif, antara lain struktur atap yang membahayakan penghuni, rangka rumah atau dinding yang tidak layak, serta lantai yang masih tanah. Ada juga aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk.

Dari sisi utilitas seperti sarana MCK dan tempat pembuangan sampah yang tidak ada, juga memerlukan bantuan tersebut. ’’Yang pasti masyarakat yang memperoleh bantuan juga harus menguasai tanah dan tanahnya, tidak bermasalah, serta tidak berada di lokasi rawan bencana,’’ tuturnya.

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me