Rumah Tapera Hanya untuk Pegawai Bergaji Rp 4 Juta

Big Banner

Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) oleh DPR beberapa waktu lalu menuai banyak kritik dari kalangan pegawai dan pengusaha. UU ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah.

Seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera wajib membayar iuran untuk tabungan Tapera. Disebutkan jika besaran iuran akan diambil dari pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen per bulan.

Namun pemotongan gaji baru akan diberlakukan paling lambat 2 tahun lagi setelah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut nantinya akan mengatur UU Tapera, termasuk besaran iuran yang sesuai.

BACA JUGA : UU TAPERA DISAHKAN, GAJI PEGAWAI DIPOTONG 3 PERSEN

UU Tapera sendiri menjadi polemik karena banyak masyarakat yang keberatan akan pemotongan gaji sebesar 3 persen dan bertanya-tanya apa saja kriteria yang termasuk kategori pekerja MBR?

Bagi pekerja yang termasuk kategori MBR adalah orang-orang yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp 4 juta per bulan. Pekerja jenis ini bisa memanfaatkan dana Tapera untuk membeli rumah.

Sedangkan untuk pekerja non MBR hanya bisa menabung saja. Batasan waktu untuk menabung hanya sampai dengan usia 58 tahun. Ini berarti dana baru bisa dicairkan saat usia sudah memasuki 58 tahun.

Ketua Pansus UU Tapera, Yoseph Umar Hadi mengatakan setiap pekerja wajib menjadi peserta Tapera termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia.

Pihak pemerintah akan berdialog dengan para pengusaha tentang berapa iuran yang mampu dibayarkan pengusaha.

“Terserah nanti antara pemerintah dan pengusaha kesepakatannya berapa, 1 persen, 2 persen, atau 3 persen,” ujar Yoseph.

Pengelolaan dana Tapera ini nantinya akan diawasi oleh Badan Pengelola Tapera dan Komite Tapera. Yoseph menambahkan, akan melibatkan dua lembaga lain yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me