Pengusaha Keberatan atas Tapera

Big Banner

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang baru saja disahkan, mengundang keberatan beberapa pihak, antara lain dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi B Sukamdani pada dialog tentang Tapera, Jumat (26/02) di Jakarta, mengatakan, para pengusaha merasa terbebani Tapera.

“Yang kami rasakan, beban kami sekarang sudah berat. Kami tidak ingin ada biaya tambahan. Secara riil saat ini pemberi kerja sudah harus mencadangkan kenaikan biaya ketenagakerjaan 34,79 persen,“ kata Hariyadi seperti dikutip dari Harian Kompas, Sabtu (27/02).

Baca juga: Undang-Undang Tapera Resmi Disahkan

Lebih lanjut Hariyadi memaparkan, selain harus mencadangkan biaya ketenagakerjaan, pengusaha harus membayar beban sosial yakni jaminan kesehatan (4 persen), jaminan kematian (0,3 persen), jaminan kecelakaan kerja (0,24 – 1,74 persen), jaminan hari tua/JHT (3,7 persen), dan jaminan pensiun (2 persen).

Total  jaminan sosial yang harus dibayar oleh pemberi kerja antara 10,24-11,74 persen. Angka tersebut belum termasuk kenaikan upah minimum rata-rata 14 persen dalam lima tahun terakhir dan cadangan pesangon 8 persen.

Sehingga, total beban ketenagakerjaan di luar lembur, tunjangan, insentif, dan bonus, yakni 30,24–31,74 persen. Tambahan iuran Tapera yang akan dibebankan lagi kepada para pengusaha, kata Hariyadi, akan mengurangi daya saing.

Baca juga: Pengesahan UU Tapera Cacat Hukum

Hariyadi menyatakan saat ini dana JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai Rp180 triliun. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengatur 30 persen JHT dapat digunakan untuk program perumahan.

“Permasalahan ini tidak susah. Uangnya (untuk rumah MBR-Red) ada, tinggal bagaimana duduk bersama membicarakannya. Secara teoretis bisa, asal kita buka sekatnya. Apalagi, jika semakin banyak orang ikut, cost of fund akan semakin murah. Kalau membentuk badan baru, akan memberatkan (pengusaha-Red),” ujar Hariyadi.

Kini, Apindo bersiap mengajukan uji materi UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Hariyadi berharap UU Tapera diamandemenkan, sehingga langkah ke MK tak perlu dilakukan.

 Baca juga: Apindo Bersiap Ajukan Uji Materi UU Tapera ke MK

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me