Peserta Tapera Kok Bisa Orang Asing ?

Big Banner

Solusi Properti.com – Bagi sebagian besar masyarakat Membeli rumah secara tunai tentu berat, bahkan masih banyak orang yang nggak bisa mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) karena harus menyediakan uang muka paling nggak sebesar 30 persen dari harga rumah.

RUU Tabungan Perumahan (Tapera) yang sedang dibahas pemerintah bersama legislatif   yang akan menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan perumahan karena kemampuan memobilisasi dana dalam jumlah besar resmi sudah menjadi Undang Undang (UU) .

Disahkannya UU Tapera adalah untuk merealisasikan Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemenuhan kebutuhan rumah dan penyelenggaraan sistem pembayaran rumah menjadi dua hal yang selalu beriringan menghiasi lika-liku pemerintah dalam mengurangi backlog rumah 13,5 juta unit.

UU Tapera pun diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah pembiayaan yang selama ini merintangi pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). UU Tapera terdiri dari 12 Bab dan 82 pasal yang mengatur mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Peralihan Tapera.

Definisi Tapera sendiri dalam Ketentuan Umum yang ada di Pasal 1 UU Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Selain itu, pasal 1 UU Tapera juga mengatur tentang dana Tapera, peserta Tapera, definisi pekerja, pemberi kerja, pekerja mandiri, Komite Tapera, Badan Pengelola Tapera, dan ketentuan umum lainnya.

“Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan,” bunyi pasal 1 nomor tiga UU ini.

Definisi di atas mencantumkan bahwa WNA yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan bisa menjadi peserta. Hal itu  menimbulkan tanya berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Tapera yang tercantum dalam Pasal 24 UU Tapera.

Pasal 24 ayat (1) UU Tapera berbunyi bahwa Pemanfaatan Dana Tapera digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Kemudian pada ayat (2) disampaikan bahwa Pemanfaatan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta WNA.

Keberadaan WNA sebagai peserta Tapera sebaiknya perlu dikaji ulang mengingat bahwa pemanfaatan Dana Tapera salah satunya adalah untuk pembiayaan pemilikan rumah seperti tercantum dalam Pasal 25 UU Tapera.

Lebih lanjut lagi di Pasal 27 ayat (1) dijelaskan tentang persyaratan guna mendapatkan pembiayaan perumahan, yakni sebagai berikut:

a. mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan;

b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah;

c. belum memiliki rumah; dan/atau

d. menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama.

Pasal 27 ayat (1) huruf b dengan gamblang menyatakan bahwa pembiayaan perumahan hanya untuk MBR dan di pasal 24 juga dijelaskan bahwa pemanfaatan dana Tapera dikecualikan bagi WNA.

Yang menjadi pertanyaannya kita sekarang adalah : mengapa WNA ditetapkan menjadi Peserta Tapera dalam UU Tapera? Apa relevansinya terhadap masalah kepemilikan rumah masyarakat Indonesia? (ebb)

solusiproperti.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me