Pembentukan “Holding” BUMN Picu Percepatan Sejuta Rumah dan Infrastruktur

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah membentuk enam sektor holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disambut gembira oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya hal tersebut mampu mempercepat kinerja Kementerian PUPR.

“Ini lebih besar artinya kalau modal dalam equity-nya lebih besar artinya kita bisa pinjam lebih besar lagi otomatis tentunya itu akan lebih cepat, prinsip itulah yg kita coba terapkan,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Sebelumnya, rencana pembentukan enam sektor holding atau perusahaan induk BUMN itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas untuk dikaji lebih lanjut lagi.

“Ada enam holding yang disampaikan kepada bapak Presiden untuk dikaji lebih mendalam,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, Senin malam (29/2/2016).

Pramono menyebutkan enam sektor yang akan dibentuk holding-nya yakni sektor pertambangan, energi terbarukan, infrastruktur, perbankan, dan sektor ketahanan energi.

Sementara untuk yang terkait bidang kerja Kementerian PUPR, Taufik menyebutkan holding tersebut memiliki tiga sasaran.

Sasaran pertama untuk menyelesaikan kebutuhan rumah, terutama terkait Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Kedua, untuk mempercepat pembangunan jalan tol, dan yang ketiga terkait dengan Engineering Procurement Construction (EPC).

“EPC ini lebih kepada untuk mendukung 35.000 megawatt listrik. Jadi ada tiga sasaran besar,” sebutnya.

Seskab juga mengungkapkan pembentukan holding BUMN dimaksudkan agar perusahaan milik negara bisa lebih sehat dan bisa lepas dari kepentingan partai politik maupun politik tertentu.

“Pembentukan holding BUMN untuk membuat lebih sehat, lebih kuat dan menghindarkan dari praktik-praktik yang pernah terjadi, sangat gampang, sangat rentan untuk ditempelin kekuatan partai politik maupun kekuatan politik tertentu,” katanya.

Untuk itu, lanjut Pramono, Presiden memberikan arahan agar pembentukan holding dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Presiden berharap holding ini bisa membuat kekuatan BUMN seperti Temasek di Singapura ataupun di negara-negara lainnya.

Seskab juga mengungkapkan pembentukan holding ini nantinya juga akan diikuti perubahan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang agar BUMN tidak tergantung dari APBN dan justru akan memberikan masukan kepada negara, baik dari keuntungan ataupun pemasukan pajak.

“Mereka akan menghidupi dirinya sendiri, mereka memberikan kontribusi pemasukan, baik pemasukan keuntungan maupun pajak pada negara,” kata Pramono.

properti.kompas.com