Pemerintah Anggap Tapera dan BPJS Berbeda

Big Banner

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menolak anggapan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tumpang tindih dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, Tapera lebih fokus pada penyediaan dana perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, menegaskan hal ini seperti dikutip dari Kompas.com.

’’Kalau BPJS kan dananya diletakkan di bank kemudian dipakai untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara Tapera akan spesifik mengenai perumahan,’’ ucap Maurin .

Baca juga: Pemerintah Harus Awasi Harga Tanah MBR

Maurin menambahkan, meski dana BPJS Ketenagakerjaan cukup besar, tapi tidak semuanya digunakan untuk perumahan. Sedangkan Tapera, sebesar Rp33 triliun dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) murni untuk pembiayaan perumahan.

Ia juga mengatakan, Tapera ini kemungkinan akan mulai berlaku pada 2018. Saat itu, kinerja ekonomi Indonesia bisa berbeda dan diharapkan jauh lebih kuat. Soal besaran dana simpanan belum diputuskan.

Baca juga: Pemerintah Dorong Kota Baru Demi Pertumbuhan Ekonomi

Jika ada beberapa pihak yang keberatan akan nilai tertentu, pemerintah selalu terbuka untuk membicarakannya lebih lanjut dan mencari angka yang lebih rasional. ”Kalau mereka masih keberatan, nanti dipikirkan apakah ada fasilitas kemudahan lain misalnya kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ini kan bisa dicari berbagai skenario,” ucapnya. (Ing)

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me