Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga Dilarang Jokowi

Big Banner

SolusiProperti.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan moratorium bagi pembangunan gedung kantor K/L. Hal tersebut disampaikan beliau pada acara arahan pembuka ratas terbatas (ratas) dengan topik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian/Lembaga (K/L), Senin 29 Februari 2016`

Menurut keterangan dari Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, presiden Jokowi melarang pembangunan gedung kantor untuk Kementerian dan Lembaga (K/L). Kebijakan tersebut bukan merupakan prioritas dan tidak menyentuh rakyat.

“Tapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent bisa minta ijin kepada Presiden.” ujar Jokowi.

Kebijakan moratorium tersebut, menurut Jokowi diberlakukan supaya anggaran bisa lebih diprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung pada rakyat. Karena, pemerintah lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“APBN fokus prioritaskan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bendungan, irigasi, jalur Kereta Api, pelabuhan dan lain-lain, karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Moratorium ini juga adalah komitmen pemerintah untuk menggerakkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dibandingkan dengan hal-hal yang prosedural dan administratif.  “Birokrasi harus bisa menggunakan secara optimal sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai hasil,” kata Presiden.

Presiden menggaris bawahi bahwa telah setahun kebijakan moratorium pembangunan sarana dan prasarana dijalankan. “Saya telah menerima beberapa usulan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kementerian/Lembaga.

Presiden ‎dalam acara arahan tersebut mengatakan, “pada sore ini saya ingin putuskan mana yang tidak dan mana bisa dilakukan (pembangunan),”  (ebb)

solusiproperti.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me