Kebijakan Paket Ekonomi V Diluncurkan, soal Investasi dan Keuangan

Big Banner

Jakarta, mpi-update.  Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima yang memuat tiga kebijakan pokok di bidang investasi dan keuangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta Kamis petang usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

“Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin dan Pak Bambang dan serta best practice yang disampaikan Pak Rizal dan menghilangkan pajak bergandan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apapun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik,” kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pajak berganda atas real estate investment class,” kata Agus.

Ia menambahkan,”dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporporasi hadapi tantangan kedepan.”

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pajak berganda bagi real estate investment class.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad memaparkan seiring dengan paket kebijakan ekonomi V yang dikeluarkan pemerintah, pihaknya juga mendorong kebijakan di bidang pengembangan perbankan syariah.

“Peraturan pertama terkait relaksasi pengeluaran produk dan aktivitas bank syariah, kita akan sederhanakan perijinan produk bank syariah, tidak perlu kirim surat, nanti akan kita kodifikasi dalam satu buku, tinggal lapor saja, dengan kondisi ini perbankan syariah keluarkan produk baru tinggal lapor saja,” kata Muliaman.

Kebijakan yang kedua, kata Muliaman terkait efesiensi dengan diperbolehkannya operasional perbankan syariah menggunakan perbankan konvensional induk.

“Peraturan yang kedua terkait dengan penyederhanaan, pembukaan jaringan kantor, termasuk jaringan induk konvensional bisa digunakan untuk perbankan syariah, tidak harus buka cabang, induk bisa jualan produk keuangan syariah ini bisa dorong efesiensi dan suku bunga bisa lebih mudah untuk masyarakat,” kata Muliaman.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung. (Ant.)

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me