Iuran Tapera akan Dihapus dari Undang Undang

Big Banner

Peraturan baru yang dibuat, diyakini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat bawah dan dapat meningkatkan ekonomi nasional

JAKARTA – Terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah mendukung penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) yang sedang dibahas bersama DPR RI. Selain itu, besaran iuran Tapera akan dihapus dari UU, lalu diakomodasi di dalam peraturan pemerintah (PP) agar memiliki fleksibilitas.

Regulasi baru ini diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas bawah dan akan meningkatkan perekonomian nasional.

“Kita masih melakukan pembahasan RUU Tapera. Pada prinsipnya kami akan mendorong hal ini. Bantuan perumahan ini butuh dana besar dan jumlah rakyat kita yang membutuhkan juga masih sangat besar. Untuk itu perlu ditangani bersama,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus seperti dilansir dari lama beritasatu.com, Jumat (12/2).

Dalam rapat bersama Timsus RUU Tapera, dirumuskan beberapa poin penting menyangkut Tapera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kelas pekerja. Salah satu di antaranya yakni besaran iuran yang dibebankan ke pekerja maupun pemberi kerja.

Sebelumnya, telah diusulkan besaran iuran bagi pekerja minimal 2,5% per bulan dan pemberi kerja sebesar 0,5% per bulan. Namun, karena adanya pernyataan keberatan dari berbagai kalangan seperti pengusaha, maka besaran iuran akan dihapus dari RUU, dan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP)

Dia mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi berada di antara 7-8% per tahun, atau dalam keadaan lebih baik, pemerintah baru bisa menaikkan besaran iuran tersebut. Dia berharap dengan adanya peraturan tersebut, seluruh elemen tidak akan terbebani.

“Karena itu PP bisa diatur sesuai kondisi ekonomi yang ada dengan berbagai pertimbangannya. Tentu hal ini (perumusan PP) akan dilihat oleh pemerintah secara komprehensif dan akan dibicarakan juga di internal Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan akan melibatkan seluruh stakeholder, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik,” tutupnya.

infonitas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me