Pemerintah akan Batasi Harga Rumah Komersial

Big Banner

Rencana pemerintah untuk memberikan batasan harga rumah komersial, disayangkan oleh sebagian pihak. Pasalnya, harga rumah komersial ditentukan oleh pasar

JAKARTA – Pemerintah memiliki rencana untuk memberikan batasan harga untuk rumah komersial. Namun, sebagian pihak menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang salah.

Rencana yang dilontarkan Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus tidak mungkin dilakukan. Hal tersebut dilontarkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo. 

“Pasalnya, harga rumah komersial ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi dirjen ini ngawur saja,” ujar Eddy seperti dikutip dari laman kompas.com, Selasa (23/2/2016). 

Kata dia, membatasi harga rumah komersial tidak bisa dilakukan seperti halnya membatasi harga rumah subsidi. Sementara, harga rumah subsidi sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.03/2014.

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji untuk perubahan batasan harganya dari semula maksimal Rp 114 juta per unit menjadi rentang Rp 114 juta-Rp 250 juta per unit.

Dalam peraturan ini, harga rumah subisidi tidak akan berubah kecuali dengan kenaikan tertentu yang juga sudah ditetapkan yaitu 5-6 persen. Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan memberlakukan pembatasan yang sama pada rumah komersial.

“Namun batasan harga untuk rumah komersial harus ekstra hati-hati. Jangan sampai pengaturan ini justru nanti berdampak negatif,” ujar Maurin.

Dia menjelaskan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana pengaturan harga rumah komersial tanpa menimbulkan preseden tertentu terhadap pasar dan bisnis properti secara umum. Ia mencontohkan, apakah akan disamakan secara nasional atau per regional.

infonitas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me