Tapera Berikan Kemudahan dan Kepastian Hukum

Big Banner

Tujuan dari Tapera adalah memberikan dana murah jangka panjang dan pembiayaan rumah yang terjangkau. Pungautan tersebut sebesar 3 persen dari penghasilan

JAKARTA – Menyusul disahkannya Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) oleh DPR, Rabu (24/2/2016), seluruh pekerja di Indonesia akan dibebankan iuran bulanan sebesar 2,5 persen dari penghasilan.

Dikutip langsung dari cnnindonesia.com, Jumat (26/2/2016), iuran ini juga akan dikenakan kepada perusahaan pemberi kerja sebesar 0,5 persen dari setiap penghasilan pekerjanya. Dengan demikian total iuran wajib Tapera sebesar 3 persen dari gaji bulanan. 

Pungutan wajib ini dikumpulkan guna memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi pekerja dalam mengakses pembiayaan perumahan. Dalam draft UU Tapera disebutkan, tujuan dari iuran ini adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Adapun kriteria pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera adalah yang berpenghasilan di atas upah minimum, serta berusia minimal 20 tahun. 

Dalam UU Tapera disebutkan, peserta dinyatakan nonaktif jika tidak membayar simpanan. Pada pasal berikutnya dinyatakan keikutsertaan Tapera baru berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun, berusia 58 tahun, meninggal dunia, atau tidak memenuhi kriteria selama lima tahun berturut-turut. 

Dalam pasal 16 UU Tapera, setiap pemberi kerja harus memungut simpanan wajib pekerja dan menyetorkannya ke rekening peserta di Bank Kustodian. Pemberi kerja juga diwajibkan menyumbang 0,5 persen untuk simpanan pekerja.

Bank  Kustodian  adalah bank  umum  yang  telah  memperoleh  persetujuan dari   otoritas jasa keuangan untuk menjalankan  usaha  jasa  penitipan  efek  dan  harta  lain . 

Dengan demikian, Tapera menambah jumlah kewajiban pekerja dan pemberi kerja untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanannya. 

Selama ini, setiap tenaga kerja Indonesia telah diwajibkan menyisihkan 1 persen dari upahnya untuk program BPJS Kesehatan. Selain itu, pekerja juga masih harus menyetor 3 persen dari penghasilannya untuk program BPJS Ketenagakerjaan., di mana 2 persen untuk jaminan hari tua (JHT) dan 1 persen untuk jaminan pensiun.

infonitas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me