Penting, Cermati  Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)

Big Banner

Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)  merupakan perjanjian kesepakatan mengenai rencana para pihak yang akan melakukan jual beli dan meng atur hak dan kewajiban sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Demikian antara lain sub judul dalam Laporan Utama (Fokus) majalah Properti Indonesia (MPI) edisi November 2016.  Disebutkan calon pembeli unit rumah susun perlu memperhatikan PPJB ini juga, sebagaimana pentingnya memperhatikan Surat Pesan yang kita bahas sebelumnya.

Sebab, dalam hal ini Anda dan pengembang telah memasuki tahap perjanjian jual beli pendahuluan (preliminary purchase). Bila Anda sudah membayar angsuran pertama (I), ada baiknya meminta draft PPJB untuk dipelajari lebih dahulu sebelum menandatanganinya.

Anda berhak mendapatkan draft PPJB ini sebelum melanjutkan pembayaran cicilan berikutnya. Jangan mudah percaya bila pihak pengembang menjelaskan bawa PPJB akan diberikan ke konsumen setelah cicilan lunas. Pengembang demikian layak dipertanyakan kredibilitas dan itikad baiknya.

Di dalam PPJB biasanya mengatur beberpa hal berikut: Pertama, Komparisi Perjanjian, yaitu para pihak yang menandatangani PPJB. Dalam hal ini pihak konsumen perlu mengetahui apakah badan hukum perusahaan pengembang telah mendapatkan pengesahan dari  Menteri Kehakiman.

Hal ini penting sehubungan dengan pertanggungjawabannya bila peru sahaan pengembang benar bubar dan pailit. Juga harus diketahui apakah Direktur yang menandatangani telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan atau, bila diwakilkan oleh orang lain selain Direksi, maka dia harus mendapatkan kuasa dari Direksi tersebut.

Adapun bagi pengembang, juga perlu mengetahui kewenangan pihak pembeli perseorangan semisal Kewarganegaraannya. Begitu juga jika terdapat calon pembeli yang telah menikah di mana dibutuhkan persetujuan suami/istri mereka, kecuali terdapat perjanjian pisah harta.

Pada dasarnya, isi kalusul dalam PPJB wajib merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia (SK Menpera) Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Anda perlu menyimak

Keputusan Menpera ini sehingga bisa membandingkan klausul-klausul perjanjian jual beli yang disusun pengembang. Pemerintah mengeluarkan SK Menpera ini dengan maksud menjunjung keadilan kedua belah pihak (konsumen dan juga pengembang). Jadi, tak ada salahnya selain mempelajari PPJB versi pengembang, Anda juga membaca sekaligus membandingkannya dengan pedoman PPJB versi pemerintah. (MPI Riz/dbs )

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me