Pemerintah Serius dengan Program Sejuta Rumah

Big Banner

Jakarta, mpi-update. . Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menyatakan bahwa pemerintah tetap serius dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam program tersebut, pemerintah telah menetapkan target pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR sebesar satu juta rumah.

“Kami sadar banyak pihak yang meragukan terkait progress data Program Sejuta Rumah. Namun kenyataan di lapangan pembangunan berjalan terus sesuai laporan yang ada saat ini yakni sekitar 660.474 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (18/12)

Lebih lanjut siaran pers yang diterima mpi-update Jumat (18/12) Syarif menerangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) saja jumlah backlog perumahan diperkirakan sekitar 13,5 juta. Sedangkan dari REI menyatakan sudah 15 juta unit rumah. Sedangkan kebutuhan rumah per tahun sekitar 800.000 unit. Tanpa campur tangan pemerintah maka jumlahnya akan terus meningkat setiap tahun.

Menurut Syarif, Pencanangan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2015 lalu adalah tonggak sejarah baru dimana pemerintah benar-benar serius dalam pengurangan backlog perumahan di Indonesia. Angka sejuta rumah juga merupakan angka psikologis agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan menjadi sadar bahwa Indonesia dalam keadaan darurat perumahan.

Lebih lanjut, Syarif menambahkan, pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh satu kementerian saja. Akan tetapi juga dilaksanakan oleh kementerian lintas sektoral lain, para pengembang perumahan, pengusaha melalui pogram Corporate Social Responsibility (CSR) maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya.

“Angka hasil pembangunan sejuta rumah terus naik setiap bulan dan berubah dalam setiap laporan rutin  yang disampaikan ke pimpinan. Hal itu juga terlihat dari data bank penyalur KPR FLPP. Tapi kami yakin data Program Sejuta Rumah sudah benar dan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan,” imbuhnya.

Selain itu, imbuh Syarif, berdasarkan laporan penyaluran KPR oleh masing-masing bank penyalur sampai dengan November 2015, jumlah penyaluran kredit adalah Rp. 42,3 Trilyun. Adapun nilai penyaluran itu terdiri dari nilai penyaluran KPR-FLPP sebesar Rp. 11,9 Trilyun Jumlah tersebut tersalur untuk 120.491 unit rumah MBR. Sedangkan nilai penyaluran KPR Komersial sebesar Rp. 30,4 Trilyun untuk 97.134 unit rumah komersial (Non-MBR).

Selanjutnya Bank BTN dalam rangka mendorong pembangunan rumah tinggal, menyelenggarakan dukungan Kredit Konstruksi bagi para pengembang yang membangun rumah MBR maupun rumah komersil. Adapun nilai penyaluran dan jumlah pembangunan unit adalah nilai penyaluran Kredit Konstruksi bagi rumah MBR sebesar Rp 6,2 Trilyundengan jumlah 151.172 unit rumah MBR.Nilai penyaluran Kredit Konstruksi bagi rumah Non-MBR sebesar Rp. 17.7Trilyun dengan jumlah 128.534 unit rumah Non-MBR.

“Jumlah pembangunan rumah MBR dan rumah Non-MBR ditambahkan dengan jumlah pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), Pemerintah Daerah, perusahaan pelaksana Corporate Social Responsibility (CSR), dan masyarakat, maka total pembangunan rumah tinggal tahun 2015 adalah sebanyak 660.474 unit,” tandasnya.

Menurut Syarif Burhanuddin, Direktorat Jendral yang dipimpinnya memang terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan rumah untuk masyarakat di lapangan khususnya yang terkait Program Sejuta Rumah dapat berjalan dengan baik. Dirinya pun mengaku sudah melakukan ekspose terkait progress ke media massa dengan menunjukkan data yang ada baik jumlah pembangunan rumah, lokasi serta target masyarakat sesuai kenyataan di lapangan.

“Kami sangat hati-hati untuk menampilkan data program ini (sejuta rumah-red). Setiap saat ada angka-angka baru yang masuk dan kami juga telah melakukan koreksi dengan melakukan monitoring di lapangan untuk selanjutnya di laporkan ke tim Program Sejuta Rumah. Dan data yang ada juga kami sampaikan secara terbuka ke media. Tentunya kami tidak akan menyampaikan data tambahan jika memang di lapangan bangunannya tidak ada dan baru bersifat perencanaan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Syarif Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, asosiasi pengembang, kalangan perbankan serta masyarakat untuk memperoleh data yang ada. Namun kenyataan di lapangan belum sepenuhnya data-data tersebut lancar disampaikan ke Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan.

“Kami sebenarnya berharap setiap asosiasi pengembang, Pemda dan perbankan bisa menyampaikan hasil pembangunan rumah serta kredit pembiayaan perumahan yang telah mereka laksanakan untuk mendukung Program Sejuta Rumah,” terangnya.

Sebelumnya, ada sejumlah pihak yang meragukan data terkait Program Sejuta Rumah dari Kementerian PUPR dan menilai pemerintahan Joko Widodo tidak serius dalam membangun rumah untuk rakyat. Namun demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tetap yakin data yang dikeluarkan kementeriannya tersebut benar. Pasalnya, pembangunan program satu juta rumah dibiayai dengan banyak cara termasuk menggandeng para pengembang swasta dan masyarakat sendiri secara swadaya.

mpi-update.com