Beli Rumah Bekas? Berkas Berikut Wajib Ada – Property

Big Banner

JAKARTA – Ibarat mencari jodoh, mencari rumah tinggal pun bukan perkara mudah, termasuk saat mencari rumah bekas. Memeriksa kelengkapan dokumen merupakan salah satu hal yang paling penting, terutama dokumen yang berhubungan dengan legalitas tanah sehingga tidak akan membuat repot pada kemudian hari.

Sebelum melakukan perjanjian jual beli rumah, penting sekali bagi Anda untuk mengenal segala hal seputar kegiatan ini, terutama tersedianya dokumen. Di negara hukum seperti Indonesia, walau penegakan hukum masih angin-anginan, dokumen legal dalam pembelian rumah wajib ada. Sebab, apabila dokumen tersebut tidak ada atau tidak lengkap, mau beli rumah semurah apa pun Anda malah bakalan rugi.

Bisa-bisa rumah itu ternyata sedang bermasalah, misalnya diperebutkan ahli waris, yang tentu bakal merepotkan kita. Selain dokumen kepemilikan dan transaksi seperti sertifikat hak milik dan akta jual beli, ada berkas yang juga penting untuk dipastikan keberadaannya dalam jual beli rumah, yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), nilai jual objek pajak (NJOP), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

PBB dikenakan pada bumi dan bangunan yang berdiri di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan. Bangunan yang tidak terkena PBB, misalnya rumah ibadah, rumah sakit, dan bangunan fasilitas umum lain. Tarif PBB sesuai dengan Pasal 5 UU No12 Tahun 1985 jo UU No12 Tahun 1994 yaitu 0,5% dari nilai jual kena pajak (beda dengan NJOP).

PBB wajib dibayar tiap tahun di kelurahan atau desa setempat, bank, atau tempat lain yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. PBB sangat penting, sebab saat ini banyak urusan administrasi yang mensyaratkan pelunasan PBB. Jadi, kalau PBB belum lunas, Anda tidak bisa memperoleh layanan dari pemerintah.

Misalnya pembuatan surat keterangan catatan kepolisian, pembuatan akta kelahiran, mendapat gaji ke-13 bagi pegawai negeri, serta mendaftar sebagai calon kepala daerah. Selain itu, tidak bisa juga mendaftarkan pernikahan dan lain-lain, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Sementara itu, NJOP adalah dasar pengenaan PBB yang ditetapkan pemerintah daerah setahun sekali. NJOP berupa taksiran nilai harga suatu rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunan itu. Semakin mahal harga pasaran rumah dan bangunan zona itu, semakin tinggi pula NJOP-nya. Contohnya NJOP rumah di kawasan Menteng, tentu lebih tinggi ketimbang di Pondok Labu.

Besarnya NJOP tertera di dokumen pelunasan PBB. NJOP sering dipakai untuk menentukan harga terendah suatu rumah sebagai patokan untuk membeli atau menjual rumah. Kalau mau membeli rumah, tapi harganya jauh di atas NJOP, bisa jadi rumah itu memang kemahalan. Atau kalau justru jauh di bawah NJOP, mungkin ada sesuatu yang tidak beres, misalnya rumah itu dalam sengketa kepemilikan.

Terakhir, BPHTB yang muncul saat Anda memperoleh rumah. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). BPHTB ini semacam pajak yang ditarik kalau membeli rumah. Nah yang bayar bisa pembeli, bisa penjualnya, tergantung pintar-pintarnya merayu dalam negosiasi.

Besaran BPHTB 5 persen dari nilai perolehan objek pajak (NPOP). Kalau NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, NJOP itulah yang dijadikan dasar penghitungan BPHTB. Dalam BPHTB, ada yang namanya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). Besaran NPOPTKP berbeda-beda di setiap wilayah. Di Jakarta, misalnya, NPOPTKP ditetapkan pemerintah sebesar Rp60 juta.

Di atas disebutkan BPHTB muncul saat rumah Anda didapatkan dari pihak lain. Artinya, Anda wajib bayar BPHTB tidak hanya saat mau beli rumah. Transaksi lain yang mewajibkan pembayaran BPHTB, antara lain tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, atau badan hukum lain.

Selain itu, saat pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli pada lelang, pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Itulah beberapa hal tentang PBB, NJOP, dan BPHTB yang wajib diketahui saat mau membeli rumah. Meski ada wacana tiga hal tersebut akan dihapus pemerintah, tidak ada ruginya kita memahaminya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me