Raperda Perumahan Cluster Digodok – Property

Big Banner

BEKASI – DPRD Kota Bekasi menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pembangunan perumahan cluster. Saat ini perumahan jenis itu terus menjamur di beberapa wilayah di Kota Bekasi tanpa ada batasan.

Untuk itu aturan dan pembatasan sedang dibahas pihak eksekutif dan legislatif. ”Perda akan mengatur tentang tata cara pendirian perumahan cluster karena saat ini tidak ada aturan yang mengikat tentang perumahan itu,” kata Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, kemarin.

Menurutnya, pendirian perumahan cluster tersebut harus diatur karena jumlahnya semakin banyak di Kota Bekasi. Sejauh ini pembangunannya tak sesuai dengan peraturan sehingga lolos dari kewajiban-kewajiban yang ada. ”Dampaknya terhadap hak-hak penghuni atau konsumen yang diabaikan,” ujarnya.

Ariyanto mencontohkan, kerugian adanya perumahan cluster adalah infrastruktur menumpang di lingkungan sekitar. Di sisi lain, pengelolaan perumahan cenderung ekslusif. Bahkan fasilitas sosial dan umum tidak jelas. Dalam raperda yang tengah dibahas tersebut akan ada batasan luas minimal dan maksimal lahan. Selain itu, bakal disinergikan dengan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sarana prasarana utilitas perumahan.

”Ini masih dalam pembahasan. Kami akan lihat nanti arahnya seperti apa,” ungkapnya. Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi Koswara mengapresiasi langkah legislatif membuat peraturan daerah mengenai perumahan cluster. Dia mengakui, dampak dari pembangunan perumahan cluster sangat membebani sarana lingkungan sekitar. ”Memang harus diatur agar pengembang menaati aturan,” terangnya.

Menurutnya, perumahan cluster cenderung tidak ikut membangun infrastuktur di sekitarnya, misalnya jalan dan saluran air. Perumahan cluster juga memiliki model satu blok dan tertutup. Pengembang hanya membangun akses menuju jalan umum. Di sisi lain, jalan di dalam perumahan tidak diperuntukkan bagi umum. Dia mengusulkan peraturan tersebut tak hanya mengatur pembangunan perumahan cluster. Dia berharap perda itu juga bisa mengatur tentang kebijakan pemenuhan perumahan. ”Kebutuhan perumahan cukup tinggi,” jelasnya.

Berdasarkan data pertumbuhan perumahan cluster di Kota Bekasi sangat pesat. Sesuai perizinan, paling banyak dibangun pada 2012 sebanyak 55 cluster, adapun tahun berikutnya 28 cluster. Pada 2014 mulai berkurang karena harga tanah semakin mahal. Data ini belum termasuk perumahan cluster yang perizinannya di tingkat kecamatan karena hanya memiliki luas tidak lebih dari 2.000 meter persegi.

(Koran SINDO/Abdullah M Surjaya)

(dhe)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me