Marak Pembangunan Gedung dan Rumah, Kelestarian KBU Terancam – Property

Big Banner

BANDUNG – Pembangunan gedung komersil dan tempat tinggal marak berlangsung di Kawasan Bandung Utara (KBU). Penyebabnya, Perda Nomor 1/2008 tentang KBU tumpul dalam mencegah pelanggaran dan menindak pelakunya.

Akibat maraknya pendirian bangunan, KBU yang merupakan daerah resapan air dan konservasi bagi Kota/Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat ini terancam kelestariannya. Wilayah KBU terdiri atas, 9 persen masuk Kota Bandung, KBB 63 persen, Kabupaten Bandung 24 persen, dan Cimahi 4 persen.

Melihat kondisi tersebut, Pansus I DPRD Jabar saat ini tengah menggodok revisi Perda Nomor 1/2008 tentang Pengedalian dan Pemanfaatan Ruang KBU. Pansus yang beranggotakan 21 orang itu akan melaku kan pembahasan hingga satu bulan ke depan.

Anggota Pansus I DPRD Jabar Habib Syarief Muhamad mengatakan, perpanjangan masa pembahasan revisi Perda KBU itu disebabkan oleh belum adanya persepsi sama dengan Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar. Ada dua hal yang perlu diperbaiki dari perda tersebut.

“Pertama, kalau judulnya sebatas revisi, khawatir jadi alat legitimasi kesalahan dan pelanggaran yang ada. Kedua, ternyata pasal-pasal dalam perda ini sangat tidak meng-cover persoalan. Beberapa pasal masih terlalu permisif, masih lembut, hanya sebatas pengendalian,” kata Habib.

Jika diibaratkan penyakit, permasalahan di KBU sudah masuk kategori akut, kanker stadium 4. Pansus tidak ingin nanti keluar perda setengah hati.

Padahal perda ini terkait konsekuensi jangka panjang. “Kami berharap perda akan berusaha mencantumkan misalnya soal moratorium perizinan, sanksi yang sampai pembongkaran. Yang hari ini terjadi kanironis, banyak pembangunan terus berlangsung. Lihat di KBB ada 160 titik. Banyak yang tak berizin,” kata politisi PPP itu.

Dalam sepekan ke depan, tandas Habib, Pansus I DPRD Jabar mempersiapkan kembali naskah akademik revisi Perda KBU yang baru. Judul perda betul-betul tentang pengaturan kawasan strategis provinsi tersebut. Pansus juga mendorong agar Perda KBU jadi perda bersama antara provinsi dengan Kota/ Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi.

Berkaca dari pengalaman di mana tujuh pergub ditambah satu permen kehutanan tahun 70-an tak ada efeknya. “Perda jangan lagi jadi macan ompong. Harus bentuk sanksi. Perda jangan tebang pilihan agar pihak yang berkepentingan lebih serius lagi. Pasal-pasal tak lagi bisa disiasati. Koordinasi jalan. Sanksi juga jalan. Jangan sampai ada perda pesanan, per – da masuk angin,” tandas Habib.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menambahkan, perda KBU yang baru inginnya ada sanksi administratif. Tidak lagi hanya berupa denda Rp50 juta atau hukuman maksimal enam bulan penjara. “Kami ingin menggabungkan sanksi pidana dan administratif. Minimal pencabutan dan pembekuan izin, hingga pembongkaran bangunan. Kami sedang konsultasi ke kabupaten Bogor yang bisa sampai membongkar hotel tak berizin di kawasan Puncak,” kata Abdul Hadi.

Dalam revisi Perda KBU, ujar Ketua Pansus I DPRD Jabar Tia Fitriani, jumlah bab tetap 22 tapi dengan urutan yang berubah. Jumlah pasal menjadi 65 pasal dari semula 46 pasal. Perda tersebut diharapkan tidak tumpang tindih dan diselaraskan dengan perpres terkait cekungan Bandung.

“Terkait penindakan terhadap bangunan-bangunan melanggar yang telah berdiri, ada beberapa opsi solusi yang bisa dilakukan. Terutama bagi bangunan komersial seperti hotel, kafe, dan lainnya. Harus ada audit lingkungan terhadap perizinan. Kami berpijak pada keadilan. Nanti ada kompensasi atau seperti apa. Ke depan, perizinan mendirikan bangunan akan lebih diarahkan ke daerah permukiman bukan resapan air,” papar anggota Fraksi Res torasi Nurani itu.

DPKLTS Minta Perda KBU Baru

Pemerhati lingkungan menyarankan agar DPRD membuat Perda KBU baru. Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiyono Sobirin mengatakan, tak setuju DPRD hanya sebatas revisi Perda Nomor 1/2008 tentang KBU.

Seharusnya DPRD membuat perda baru yang mengatur penataan ruang di KBU sejak perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian. “Sesuai amanah Perda No mor 22/2010 tentang RTRW Provinsi Jabar 2009-2029, penyusunan kembali Perda KBU harus dilakukan agar tidak kembali menyusun raperda perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 1/2008. Namun menyusun sesuatu rancangan yang baru, yaitu Perda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KBU,” kata Sobirin.

Dengan perda baru, tegas Sobirin, kewenangan Pemprov Jabar menjadi lebih luas daripada hanya pengendalian seperti yang diamanatkan oleh Perda Nomor 1/2008. Lebih dari itu Pemprov Jabar memiliki kewenangan sejak perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian.

“Catatan lain, peta KBU yang sebelumnya menggunakan skala 1:25.000 harus diubah menjadi 1:5.000 yang artinya lebih detail lagi,” tegas dia.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Dadan Ramdan Hardja mengemukakan, dalam ran cangan revisi Perda KBU tersebut terdapat 16 desa/kelurahan yang dikeluarkan dari KBU. Artinya, pembangunan properti komersial akan lebih leluasa dan makin masif lagi.

“KBU ini kan strategis, harus dilindungi. Sudah saatnya moratorium perizinan di kawasan itu. Perbaikan terus digulirkan,” kata Dadan.

Selain itu, harus dilakukan audit lingkungan agar diperoleh gambaran perizinan bangunan-bangunan yang sudah ada saat ini. Berdasarkan data itu, bisa ditetapkan sanksi bagi masing-masing bangunan yang melanggar. “Jika indikasinya administrasi, ya cabut izin. Jika memang tak memiliki izin, masuknya pidana tata ruang,” tandas Dadan.

 

Proyek Apartemen Setiabudhi Dihentikan

Pembangunan Apartemen Setiabudhi di Jalan Setiabudhi, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang dihentikan karena tak mengantongi rekomendasi dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Padahal untuk mendirikan bangunan di KBU harus mengantongi rekomendasi dari Gubernur yang jadi acuan pemerintah daerah un tuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kepala Desa Gudang Kahuripan Agus Karyana mengatakan, dengan tidak keluarnya rekomendasi dari Gubernur, pihak desa tak akan mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian apartemen tersebut. “Investor membatalkan rencana pembangunan apartemen,” kata Agus.

Berdasarkan informasi, ujar Agus, investor berencana membangun apartemen sebanyak 29 lantai. Padahal batas maksimal pendirian bangunan di wilayah KBU hanya empat lantai.”Mungkin karena 29 lantai, maka rekomendasi tidak ke luar,” ungkap dia.

Selain itu, rencana pemba ngunan apartemen sendiri mendapat reaksi keras dari masyarakat sekitar.

Untuk itu pemilik lahan berniat untuk menjual kembali lahan seluas sekitar 4.150 meter persegi tersebut. ”Denger-denger mah tanahnya mau dijual lagi,” ujar Agus.

Kepala Bidang Pembangun an dan Pengendalian Dinas Cip ta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Lucky Jamaludin mengemukakan, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan IMB untuk pembangunan Apartemen Setiabudhi.

Selain karena tak mengantongi rekomendasi gubernur, investor juga belum memiliki hasil kajian Bappeda, BPMPPT, dan persyaratan lain.

property.okezone.com