UU Tapera Disahkan, Kadin Tidak Ingin Nego – Property

Big Banner

JAKARTA – Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku tidak akan melakukan negosiasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila jadi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada pertengahan Februari ini.

“Kita tidak ingin nego turunannya, karena Undang-Undang itu susah (nego). Buat apa buang tenaga dan waktu karena kami sudah tegas menolak,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengemukakan, bila ada yang pihak yang terus memaksakan penerapan program Tapera, maka pihaknya berencana memboikot aturan tersebut.

“Kalau ada pihak memaksakan, kami nolak. Kami akan boikot. Argumentasi kami jelas bahwa program itu sudah ada,” cetusnya.

Pasalnya, Hariyadi lebih lanjut menjelaskan, aturan yang diusung dalam RUU Tapera tersebut sudah sangat jelas mirip dengan yang diadopsi BPJS Kesehatan melalui iuran Jaminan Hari Tua (JHT).

Sehingga, apabila ini diterapkan, akan semakin membebani dunia usaha dan menjadikannya tidak efisien dan tidak mempunyai daya saing.

“Sudah berjalan pemupukan JHT, apa lagi? Katanya mau efisien? Katanya mau berapa saing? Ada akal-akalan ini. Kecuali kalau belum ada, pemerintah lebih baik konsen untuk pekerja informal yang MBR,” pungkasnya.

Sekadar informasi, pemerintah kini tengah memasuki tahap akhir dalam menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditargetkan akan menjadi Undang-Undang lebih cepat, yakni pada Februari 2016 dari sebelumnya Maret 2016.

RUU Tapera dirancang sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me