Apindo Sebut Tapera Jadi Beban dan Tidak Perlu – Property

Big Banner

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengemukakan, para pekerja formal dan pekerja mandiri yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya telah memperoleh program perumahan.

Aturan tersebut tertuang berdasarkan PP nomor 99 tahun 2013 dan PP nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam aturan ini, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sumbernya berasal dari pagu 30 persen portofolio kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp180 triliun atau sekira Rp54 triliun.

“Pemupukan untuk subsidi baik DP perumahan atau KPR subsidi sudah diamanatkan dalam aturan pemerintah dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Sehingga, Tapera dinilai tidak diperlukan karena sudah diadopsi dari program BPJS Ketenagakerjaan, dan menjadi beban baru bagi dunia usaha. Terlebih lagi, sasaran pesertanya pun sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni pekerja formal dan pekerja mandiri.

“Kita lihat UU Tapera, bagi dunia usaha akan jadi beban baru dan menurut kami tidak perlu,” tutur dia.

Sekadar informasi, pemerintah kini tengah memasuki tahap akhir dalam menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditargetkan akan menjadi Undang-Undang lebih cepat, yakni pada Februari 2016 dari sebelumnya Maret 2016.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me