Menyambut KPR untuk Warga Asing di Indonesia – Property

Big Banner

JAKARTA – Kelak warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia akan semakin betah. Mengapa? Lantaran pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Apa dampak positif bagi perkembangan industri properti? Apa tujuan peluncuran PP itu?. Menurut pengamat perbankan Paul Sutaryono, aturan tersebut bertujuan mendukung pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara lain. Kerja sama itu akan makin banyak mendatangkan orang asing yang bekerja dan menjalankan usaha mereka di Indonesia.

Mereka tentu saja membutuhkan tempat tinggal yang layak. Lantas, apa isi aturan tersebut? Aturan itu tetap memegang prinsip nasionalisme. Misalnya, warna negara Indonesia (WNI) tetap dapat memiliki tanah hak milik sedangkan WNA hanya mempunyai hak pakai dan hak sewa. Adapun yang dimaksud dengan orang asing adalah yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Orang asing itu wajib memegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. “Izin tinggal” terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, dan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, serta izin tinggal tetap. Kepada orang asing dapat diberikan hak pakai atas rumah tinggal selama 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk 20 tahun dan dapat diperbaharui untuk 30 tahun mendatang. Alhasil, total mencapai 80 tahun.

Mendorong Roda Industri Properti Nasional

Dampak positif apa saja dari aturan tersebut sehingga mampu mendorong industri properti nasional ke depan? Pertama, jangan lupa bahwa era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sudah berjalan sejak akhir 2015 atau awal 2016. Dengan bahasa lebih bening, orang asing akan semakin banyak berkunjung dan bertempat tinggal di Indonesia.

Dari sisi bisnis, hal itu sungguh merupakan peluang bisnis yang menganga lebar. Dalam kondisi perlambatan ekonomi pada 2015 lalu, boleh dikatakan industri properti terkena getahnya. Terutama masyarakat level menengah ke bawah. Kok bisa? Karena daya beli masyarakat terpukul habis oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kemudian membakar inflasi untuk membubung tinggi.

Untunglah, saat ini inflasi mulai tampak jinak dari 4,89% per November 2015 menjadi 3,35% per Desember 2015 dan 4,14% per Januari 2016. Nah, ketika kredit pemilikan rumah (KPR) untuk WNA muncul dalam waktu dekat ini, tidak dapat dicegah lagi industri properti bakal lebih menggeliat. Tentu saja, KPR untuk WNA dapat dianggap sebagai pasar menengah ke atas.

Artinya, sektor properti level menengah ke atas bakal semakin bergairah. Hal ini sudah pasti merupakan pengungkit munculnya harapan baru bagi pelaku usaha di industri properti. Kedua, dengan demikian, KPR untuk WNA menjadi warna tersendiri selain KPR Bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), KPR Swadaya, KPR untuk TKI (tenaga kerja Indonesia).

Demikian pula ketika nanti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jadi menyediakan uang muka KPR bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sarinya, semua level masyarakat mulai diberi “pancing”, bukan ikan, oleh pemerintah untuk mampu memperoleh rumah tinggal yang layak huni.

Tegasnya, pasar KPR semua level sangat diharapkan akan makin bertumbuh dan berkembang pada 2016 yang disebut sebagai Tahun Monyet Api. Prediksi tersebut tidak berlebihan, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional tampak semakin bernas mencapai 4,79% sepanjang 2015.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,04% per kuartal IV/2015 lebih tinggi daripada kuartal III/2015 sebesar 4,73%. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari 7,50% menjadi 7,25%.

Langkah bank sentral itu sebagai stimulus bagi bank nasional untuk juga menurunkan suku bunga deposito yang lantas menyetrum suku bunga kredit untuk ikut menipis. Harapan berikutnya, penurunan BI Rate minimal 25 bps lagi supaya lebih nendang sebelum kuartal I/2016 berakhir.

Jempol layak diacungkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) manakala mau menurunkan suku bunga penjaminan sehingga bank nasional segera menurunkan suku bunga kredit, termasuk KPR dan KPA (kredit pemilikan apartemen). Ketiga, pelaku usaha properti tidak bisa duduk manis di belakang meja.

Dengan bahasa sederhana, pengembang wajib terus meningkatkan kualitas pembangunan perumahan atau apartemen. Mengapa? Pada umumnya, orang asing akan menuntut kualitas perumahan atau apartemen yang lebih tinggi. Sebaliknya, kita biasanya lebih mengalah tidak mengajukan klaim kepada pengembang tatkala perumahan atau apartemen yang telah kita terima ternyata tidak sesuai dengan perjanjian.

Itu semua merupakan tantangan serius bagi pengembang untuk mengerek kualitas dan bukan hanya menaikkan harga. Cara itu dapat menimbulkan riak-riak gelembung di industri properti nasional. Kondisi seperti itulah yang harus dihindari.

property.okezone.com