Status Kepemilikan Rusunawa Ungaran Ma.. -1309567::Okezone Bisnis

Big Banner

UNGARAN – Pemerintah pusat diminta segera menyerahkan aset bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Ungaran ke Pemkab Semarang. Selama status kepemilikan masih di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Semarang tak bisa melakukan langkah strategis dalam pengelolaan rusunawa.

“Ketika aset (gedung) belum diserahkan maka pemkab tidak bisa apa-apa,” kata Anggota Pansus Rusunawa DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening kemarin.

Acara penyerahan pemanfaatan gedung Rusunawa Ungaran di Gedanganak, Ungaran Timur, Minggu 7 Februari 2016 lalu, baru sebatas seremoni peresmian, belum diikuti administrasi penyerahan aset.

Karena masih milik Kementerian PUPR, maka Pemkab Semarang belum bisa melakukan penarikan retribusi sewa. “Kita hanya bisa, semisalnya penghuni sudah menempati, mereka hanya dibebani operasional seperti listrik, air, sampah. Retribusi sewa mulai berlaku ketika aset diserahterimakan,” ujar politikus PDIP ini.

Di sisi lain, penarikan retribusi ini juga masih menunggu pembahasan revisi Perda tentang Retribusi Daerah. Pasalnya untuk penarikan sewa diatur dalam perda tersebut, bukan di Perda tentang Pengelolaan Rusunawa.

“Perda retribusi saat ini belum direvisi tapi sudah masuk dalam Prolegda, nanti kalau (draf) sudah siap akan direvisi bersama eksekutif,” katanya.

Besaran sewa juga belum bisa ditentukan mengingat masih butuh kajian mendalam. Hanya, dari hasil pengecekan lapangan dan pembandingan atas rusunawa yang ada di Kabupaten Semarang, dimungkinkan tarif sewa kamar Rusunawa Ungaran lebih mahal ketimbang Rusunawa Ambarawa.

“Namun ini nanti kami kaji lebih dalam lagi,” kata Bondan. Pertimbangan lebih mahal, selain beda peruntukan, luasan kamar di dua rusunawa tersebut juga beda. Di Rusunawa Ambarawa diperuntukkan bagi masyarakat umum berpenghasilan rendah dengan luasan kamar 21 meter persegi.

Sementara di Rusunawa Ungaran dikhususkan ke pekerja dan terbagi jadi dua tower, yakni tower lajang (24 meter persegi) dan tower keluarga (36 meter persegi). “Sehingga retribusi sewanya nanti beda,” ujarnya. Lantaran masih milik pemerintah pusat, Pemkab Semarang dinilai bakal kesulitan dalam upaya pemeliharaan dan perawatan.

“Yang punya kewajiban pemeliharaan dan perawatan adalah APBN, kita tidak bisa menganggarkan. Termasuk untuk membayar petugas kebersihan atau penjaga, APBD belum bisa mengalokasikan,” ujarnya.

Kabid Perumahan DPU Kabupaten Semarang Alfiah mengamini keterangan Bondan soal besaran retribusi sewa di Rusunawa Ungaran. “Nanti yang tentukan DPRD, melalui pembahasan bersama SKPD terkait,” katanya. Yang pasti, Rusunawa Ungaran diperuntukkan bagi kalangan pekerja di sekitarnya.

“Sehingga para pekerja bisa tinggal dekat dengan tempatnya bekerja. Ini kan mengurangi cost (biaya) transportasi, sehingga biaya itu bisa disimpan atau digunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian beban hidup pekerja bisa berkurang, kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me