Rencana Penghapusan PBB Bagi Luas.. -1310800::Okezone Bisnis

Big Banner

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Pelayanan Pajak dan lembaga hukum, hingga kini masih membicarakan rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi wajib pajak yang memiliki luas tanah kurang dari 100 meter persegi.

Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Baru, Rika, menyebut hanya ada dua kategori bangunan yang berhak mendapatkan pembebasan iuran tahunan ini.

“Rencananya berlaku untuk rumah penduduk yang non-klaster atau non-townhouse, serta rusunawa (rumah susun sewa). Luas tanahnya pun tidak boleh melebihi batas 100 meter persegi. Untuk rumah yang berada dalam lingkup klaster tetap menjadi wajib pajak yang harus membayar iuran PBB per tahun. Begitupun dengan penghuni yang tinggal di apartemen serta pemilik tanah kavling yang belum mendirikan bangunan di atasnya,” ungkap Rika.

Bila sebelumnya ada wacana tentang pembebasan PBB hanya untuk rakyat miskin, buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri dan TNI serta pensiunannya, Rika mengaku hal ini belum ada pasal yang mengaturnya.

“Kalau untuk golongan tertentu, kebijakannya saat ini bukan dibebaskan tapi diberi keleluasaan untuk mengajukan permohonan pengurangan nominal pokok yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB,” pungkasnya.

Menurut Novi, selaku Bagian Informasi di Sudin PP Jakarta Pusat, reformulasi PBB yang tahun ini mulai berlaku adalah penghapusan iuran PBB bagi hunian di bawah Rp1 miliar.

“Mulai tahun 2016 ini, pemerintah sudah menetapkan bahwa warga Indonesia yang tinggal di rusun, rusunawa, rusunami atau rumahnya, yang NJOP-nya di bawah Rp1 miliar tidak perlu lagi membayar PBB,” jelasnya.

SPPT PBB Mulai Disalurkan

Dikutip dari laman selatan.jakarta.go.id, Kamis 11 Februari lalu, Suku Dinas Pelayanan Pajak melaksanakan kegiatan Penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) secara simbolis kepada wajib pajak perorangan dan perusahaan dari 10 unit pelayanan pajak derah (UPPD), di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan.

“Pendistribusian penyampaian SPPT PBB P2 ini dilakukan sejak 1 Februari 2016, sehingga masyarakat dapat segera melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2016,” ujar Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi.

Tri menambahkan bahwa setiap tahun penerimaan PBB PBB-P2 untuk wilayah Jakarta Selatan mengalami peningkatan seiring adanya kenaikan NJOP.

Target PBB-P2 Tahun 2016 sendiri ialah sebesar Rp2.304.854.000.000 yang terdiri dari Pokok Pajak sejumlah Rp2.211.260.000.000 dan Rp93.594.000.000 (tunggakan pajak).

Dalam kesempatan tersebut Walikota juga menyampaikan kembali kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan kepada rumah dengan luas kurang dari 100 meter persegi, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik dengan NJOP sampai dengan Rp1 milyar.

Sementara Kasudin Pelayanan Pajak Johari menyatakan jumlah SPPT PBB-P2 Jakarta Selatan tahun 2016 ialah 317.064 dengan nilai ketetapan sebesar Rp2.258.773.052.055.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me