Penertiban Rusun Terkendala Perda -1311649::Okezone Economy

Big Banner

SEMARANG – Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang Agus Riyanto meminta Peraturan Wali Kota (Perwal) No 7/2009 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Rusunawa ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dengan dasar hukum berupa Perda, Pemkot menjadi mempunyai kekuatan lebih besar untuk mengelola rusun terutama melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. “Sebab selama ini dalam pengelolaan hanya mengacu pada satu perda rusunawa, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2013, tentang Retribusi Jasa Usaha,” kata Agus Riyanto.

Aturan tersebut, menurut Agus juga perlu penyempurnaan. Terutama soal penindakan terhadap pelanggaran, baik oleh penghuni maupun pihak-pihak lain. Di dalam perwal tersebut tidak dicantumkan aturan kapan penghuni dianggap tidak lagi layak menguni kamar rusun.

“Di Surabaya sudah ada perda untuk mengelola rusunawa. Ketentuan masa sewa tiga tahun itu sangat ketat diterapkan. Sementara di sini kesannya sewa bisa dilakukan sepanjang masa. Padahal dalam perwal masa sewa dua tahun dan dapat diperpanjang sampai tiga kali. Sedangkan dalam perda tidak mengatur ketentuan itu,”ucapnya.

Sementara untuk menghilangkan praktik jual beli, pihaknya akan melakukan operasi yustisi tiga bulan. Pemeriksaan dalam operasi mendatang akan diperketat dengan melibatkan dinas-dinas lainnya yang terkait. Tahun ini operasi yustisi akan dilakukan pada Maret mendatang. Pihaknya juga berencana akan melakukan pemutihan data penghuni khususnya rusun Kaligawe.

Sebelum itu dilakukan, di akan memanggil penghuni yang diindikasikan bukan pemilik awal. Artinya dalam mendapatkan unit rusun tidak melalui pemkot. “Saya sudah minta petugas untuk menginventarisasi yang ilegal. Kemudian kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada.Kita akan lakukan pemutihan, kita anggap penghuni yang sekarang adalah pemilik aslinya, sehingga kita minta untuk memperbarui administrasinya,” kata Agus Riyanto.

Pihaknya juga akan melakukan kajian terkait penempatan kantor pengelolaan di setiap rusunawa di Kota Semarang. Hal itu untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan. Karena selama ini pengelolaan rusunawa hanya ditangani satu UPTD yang berkantor di lingkungan rusunawa Pekunden. “Idealnya satu rusunawa ada satu kantor pengelolaan. Untuk mengendalikan tata tertib penghuni dan pengelolaan. Saat ini tidak ada, hanya ada di rusunawa Pekunden,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Semarang HA Supriyadi mengatakan akan mendukung adanya perda tentang rusunawa tersebut. Hal dinilai akan menjadikan pengelolaan rusunawa semakin tertata dan bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktik jual beli.

Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik (Unika) Soegidjapranata Djoko Setijowarno sebelumnya mengatakan Solusi paling jitu untuk mengatasi praktik jual beli kamar di rusun adalah ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memberi sanksi pada penjual, perantara maupun oknum pemerintah yang terlibat.

Dia mengatakan jual beli rusun sangat mungkin melibatkan oknum pejabat pemkot. Karena itu, harus ada keberanian pimpinannya untuk menemukan siapa yang bermain dan langsung memecatnya. Indikasi keterlibatan “orang dalam” lanjut Djoko sangat besar, sebab jika tidak ada keterlibatan, maka akses para pelaku penjual rusun tidak akan bisa terorganisir sebaik ini. “Kalau orang dalam (oknum pejabat) tidak ada yang memberi sinyal, tentu orang luar tidak berani (melakukan aksi jual beli rusun),” tegasnya.

Jual beli rusun oleh oknumoknum tidak bertanggungjawab merugikan publik. Tujuan pembangunan rusun untuk memberi hunian layak pada warga miskin dan penataan pemukiman kumuh jadi tidak tercapai.

Menurutnya, pemkot dalam waktu dekat harus segera mengambil tindakan, karena laporan jual beli rusun, terlalu sering didapatkannya. Selain itu, wali kota juga harus memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi termasuk di dalamnya pendataan mutakhir para penghuni rusun untuk disesuaikan dengan daftar awal.

“Siapa-siapa yang tinggal di rusun itu harus didata dan jelas, bukti kepemilikan sewa rusun juga harus dicek. Kalau tidak sesuai, maka harus segera dikeluarkan,” kata dia.

(m abduh/ andika prabowo/ KORAN SINDO)

(dhe)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me