Pembangunan Perumahan di Lahan.. -1312332::Okezone Economy

Big Banner

KUNINGAN – Masyarakat prihatin melihat maraknya pembangunan kompleks perumahan di lahan-lahan produktif yang terjadi belakangan ini. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kompleks perumahan tersebut mengakibatkan areal pertanian di Kabupaten Kuningan semakin menyempit.

Sejumlah perumahan saat ini tengah dibangun pengembang di Kabupaten Kuningan. Dan tidak sedikit yang di bangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian yang subur dan sangat produktif.

“Seperti yang tengah di bangun di Jalan Raya Kadugede atau tepatnya di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, sebelah selatan kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kabupaten Kuningan. Perumahan itu jelas di bangun di atas lahan sawah yang subur. Secara kasat mata saja terlihat, di sisi kiri kanan proyek merupakan lokasian dalan petani daerah tersebut bercocok tanam,” ungkap Ketua LSM Gerakan Rakyat Marginal (Geram) Rudi Idhamalik.

Pihaknya menyesalkan kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan kompleks perumahan di lokasi tersebut menandakan pihak Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan terlalu longgar mengeluarkan izin pada developer perumahan, tanpa dilakukan pertimbangan, peninjauan, serta kajian teknis terlebih da hulu. Rudi pun mengharapkan ketegasan sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Kuningan selaku Ketua Badan Koordinasi Perizinan Rencana Detail (BKPRD) serta pihak DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.

“Seharusnya pihak Pemda dan DPRD bisa segera menyikapi persoalan ini, di antaranya dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) secara serius, sekaligus menuangkannya dalam bentuk peraturan daerah (perda),” katanya.

Kondisi ini pun disesalkan Ketua LSM Merah Putih Boy Sandi Kartanegara. Dirinya memandang, jika pemerintah memang benar tengah menjalankan program pembukaan lahan baru, seharusnya pemerintah menilai efektivitas program tersebut.

“Sebab, membuka lahan baru itu tidak sesederhana yang dibayangkan, pasti kan harus mempertimbangkan soal unsur tanah dan lainnya. Sementara, lahan-lahan yang ada, yang jelas merupakan lahan pro duktif malah berubah fungsinya. Ini yang harusnya menjadi kajian serius pemerintah,” tutur Boy.

Dan jika Pemkab Kuningan bersikukuh ingin Kabupaten Kuningan disebut daerah agraris, Boy mempertanyakan letak dan konsep agraris yang diusung Pemkab Kuningan.

“Kalau memang hasil padi di Kuningan melimpah, dari mana asalnya? Apa dari hasil swadaya masyarakat kita? Atau masih mengandalkan bantuan-bantuan dari luar? Karena faktanya, di Kuningan jumlah kebutuhan beras miskin (raskin) terus meningkat tiap tahunnya,” paparnya.

Boy menegaskan, Pemkab Kuningan harus tegas dalam menerapkan aturan jika memang Kabupaten Kuningan tetap ingin disebut sebagai daerah agraris.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me