Pemerintah Didesak Longgarkan Aturan.. -1316594::Okezone Ekonomi

Big Banner

JAKARTA – Pengamat ekonomi Aviliani mendesak, agar aturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) inden yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dilonggarkan.

Hal tersebut, menurutnya, agar masyarakat khususnya kelas menengah memiliki daya beli yang tinggi dan luas. Artinya, dapat membeli rumah lebih dari satu yang dapat diperuntukkan bagi anggota keluarga lain.

“Jadi menurut kita kenapa inden perlu sampai tiga rumah, karena kita menganggap kalau orang tua itu tahu jika anaknya tidak bisa beli rumah di masa yang akan datang karena harganya yang semakin tinggi dan tabungannya tidak akan sampai,” ujar Aviliani disela Seminar Property & Mortgage Summit 2016, di Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Maka, diapun menyarankan agar aturan KPR inden dapat dilonggarkan menjadi tiga rumah. Mengingat, di sisi lain untuk membangun rumah para pengembang tidak mendapat kredit dari perbankan.

“Kalau cuma satu para pengembang kita lihat sendiri, dana untuk bangun dari mana, karena merket tidak dapat kredit konstruksi dari bank, kalau begitu nanti bisa jadi pengembang tidak mau ambil menengah bawah,” paparnya.

Aviliani juga berpendapat, agar pengklasifikasian segmen dapat dibedakan dari harga. Misalnya, kelas menengah berada di harga di bawah Rp5 miliar.

“Menurut saya bisa dibedakan untuk harga tertentu misalnya, di atas Rp5 miliar sudah tidak boleh inden, jadi supaya adil juga, kelas menengah bisa inden sampai rumah ketiga, jadi bisa belikan untuk anak kedua, kalau sekarang kan inden hanya rumah pertama,” pungkasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me