Tak Kantongi IMB, Pemkab Kirim Surat.. -1318087::Okezone Ekonomi

Big Banner

PANGKALAN BALAI – Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kabupaten Banyuasin telah memberikan surat peringatan (SP) terhadap pemilik bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan bersiap-siap untuk menurunkan tim melakukan penertiban.

Kepala BPT Banyuasin, Ali Imron Bamim melalui Kabid Perizinan Tertentu, Suja’i mengatakan, pihaknya telah memberikan SP kepada sejumlah perumahan karena belum memiliki IMB, namun belum direspons baik. Tim yang siap diturunkan seperti bangunan di kawasan Tanjung Api-Api (TAA).

Menurut Suja’i, tanpa IMB adalah kesalahan fatal, apalagi pemilik bangunan ber asumsi cukup izin lokasi dan prinsip saja untuk membangun perumahan tanpa mengurus IMB. Padahal, bangunan itu dilarang berdiri kalau tidak punya IMB.

“Kita akan bentuk tim, kita pantau bangunan yang berdiri apakah punya IMB atau tidak. Jika tidak mereka harus segera mengurusnya, namun jika masih tidak langsung mengurus, maka kita akan lakukan penertiban, ataupun penyegelan bila perlu,” katanya.

Dia menuturkan, banyak ulah dari perumahan atau pergudangan hingga bangunan umum milik masyarakat diduga tak ber-IMB seperti yang cukup banyak di kawasan Tanjung Api-Api. Dengan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP untuk melakukan penertiban dan bisa sampai penyegelan. Tim yang dibentuk ini akan langsung memberikan data yang konkret, tanpa ada kekurangan agar menjadi pelajaran bagi pembangun perumahan yang lain.

Kemudian, pendataan dan penertiban bangunan yang tak mengantongi IMB tersebut sebagai langkah menambah PAD Kabupaten Banyuasin, karena izin prinsip dan lokasi itu kan tidak dipungut retribusi, namun IMB ada retribusinya. Karena itulah, pihak BPT kejar agar PAD Banyuasin bertambah, jika mereka tidak mau membuat IMB silakan jangan bangun di wilayah Banyuasin.

Terpisah, Kasubid IMB Rifki Amelia mengatakan, jika IMB tidak serta merta diterbitkan, nantinya kepada pemilik bangunan yang terjaring penertiban namun harus membayar denda sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. “Mereka harus bayar denda 2 persen senilai retribusi IMB sejak dikeluarkan nanti,” pungkasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me