Cacat Formal, DPD Minta UU Tapera Di-Judicial Review

Big Banner

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memiliki potensi cacat formal.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menjelaskan, bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan UU selain melibatkan pemerintah, DPR juga diharuskan untuk melibatkan DPD.

“Ada peluang cacat formal, karena tidak melibatkan semua stacke holder termasuk DPD, maka kita akan kumpulkan masukan dari stakeholder harus bagaimana, yang nanti akan kita sampaikan ke pimpinan,” kata Parlindungan, sebelum Focus Group Discussion (FGD) Membedah UU Tapera, di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Parlin menyampaikan, bahkan sejumlah anggota DPD lainnya berpendapat UU Tapera dapat segera di judicial review atau uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya masih mengumpulkan masukan juga dari anggota DPD yang saya sms, walaupun tadi ada beberapa yang minta ‘sudahlah judicial review saja’, tapi kan itu baru sifatnya perorangan,” kata dia.

Parlin juga menyampaikan, UU Tapera harus dapat memperkuat tanggungjawab negara dalam pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami sudah pelajari, tapi ini semua pendanaan dari luar, peserta, bukan negara, jadi pemerintah seolah lepas tanggungjawab,” tutur Parlin.

Dirinya pun mengatakan, seharusnya UU dapat dibuat lebih substansif terhadap pengadaan rumah, serta tidak tumpang tindih dengan program yang sudah ada seperti BPJS Ketenagakerjaan.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me