Soal Tapera, Bos Perumnas Belum Koordinasi dengan Menteri PUPR

Big Banner

KARAWANG – Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski sudah disahkan, namun menurut Direktur Utama (Dirut) Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto, pihaknya belum bisa menanggapi lebih lanjut terkait UU Tapera tersebut.

Sebab, Perumnas belum mendapat arahan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono.

“Saya belum bisa jawab, karena belum koordinasi dengan Menteri PUPR (Basuki),” ujarnya saat konferensi pers di Karawang, Rabu (24/2/2016).

Meski demikian, dirinya mengaku baru mengetahui soal permasalahan usulan pungutan yang tertuang dalam UU Tapera. Selain itu, dia memandang keberadaan UU ini juga menjadi sumber pembiayaan penyediaan perumahan.

“Kita baru tahu untuk permasalahan usulan, saat ini sudah diketok. Tapera tersebut jadi sumber pembiayaan penyediaan perumahan,” tuturnya.

Sekadar informasi, UU Tapera sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me