Ada Tapera, Gaji Buruh Harus Naik Sesuai Iurannya

Big Banner

JAKARTA – Dewan Buruh DKI Jakarta mendorong agar pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tiap tahun minimal sesuai dengan besaran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibebankan kepada para pekerja.

“Kalau 2,5 persen ditarik untuk Tapera, maka pemerintah pada saat menetapkan gaji itu harus menambahkan minimal 2,5 persen, agar buruh tidak jadi sengsara,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Toha menjelaskan, komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berjumlah 60 item, saat ini sudah terangkum dalam jumlah UMP termasuk kebutuhan tempat tinggal, yang setiap bulan yang diterima karyawan.

“Lantas kalau ditarik 2,5 itu karyawan mau budget dari mana sedangkan budget yang ada itu budget dia sewa rumah, kalau di ambil 2,5 persen dia mau sewa rumah dari mana, itu jadi tugas pemerintah pada saat menetapkan nanti kalau dari kita sementara minimal ditambah,” jelas dia.

Dia pun berharap agar implementasi UU Tapera nantinya tidak malah menyengsarakan para pekerja. “Jangan malah menyengsarakan, kalau tetap dijalankan tapi gaji tidak naik, berarti salah satu komponen di KHL harus ada yang dihapus,” tuturnya.

Sebagaimana yang ada UU, besaran simpanan yang dibebankan pada pekerja belum diputuskan oleh pemerintah. Selanjutnya, besaran tersebut nantinya akan putuskan pada Peraturan Pemerintah (PP).

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me