Apa Gunanya Tapera Dipaksakan?

Big Banner

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) disahkan pemerintah. Namun banyak kalangan yang menolak UU tersebut lantaran dianggap tumpang tindih dengan program BPJS.

“Itu jadi tumpang tindih, karena BPJS juga punya program itu, kita jadi harus bayar double,” kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Kamis (25/2/2016).

Selain dianggap tumpang tindih, UU Tapera tersebut dinilai membebankan pengusaha, sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena UU Tapera dinilai tidak mengakomodasi semua pihak.

“Saya rasa itu sesuatu yang harus kita lakukan, artinya pemerintah ke depan harus hati-hati, ya kalau sesuatu yang tidak terlalu urgensi ya untuk apa sih, kan enggak ada, jadi apa gunanya Tapera dipaksakan, enggak kiamat,” jelasnya.

Sarman juga menambahkan, dirinya tidak mengerti mengapa UU Tapera terkesan dipaksakan. “Cuma enggak tahu ini untuk kepentingan siapa harus dipaksakan begitu, UU KPK saja bisa ditunda, kenapa ini harus di paksakan,” tambah dia.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me