Paksakan UU Tapera, Apindo: Ini Egonya Pemerintah dan DPR

Big Banner

JAKARTA – Pembentukan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Tapera, sebagai lembaga yang mengelola dana yang dikumpulkan dari para pekerja dianggap sebagai bentuk ego dari pemerintah dan parlemen.

“Program ini sebenarnya tidak perlu ada, karena program ini sebenarnya termasuk dalam program sosial, itu memerlukan suatu kondisi yang disebut hukum bilangan besar,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani dalam konferensi pers usai diskusi UU Tapera di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Dia melanjutkan, hukum bilangan besar adalah suatu kondisi di mana semakin banyak yang mengiur, maka akan mencapai dana yang besar. “Yang otomatis akan sangat murah atau kompetitif,” ujarnya.

Hariyadi menilai, dengan adanya Tapera, hal itu justru membuat adanya dua lembaga yang sama sama mengumpulkan dana dari target peserta yang sama pula, dalam hal ini pekerja.

“Ini sama persis dengan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, jadi menurut pandangan kami, ini tidak perlu,” imbuhnya.

Bahkan, Haryadi menyebut, dengan dipaksakannya UU Tapera berjalan, hal itu merupakan bentuk dari sikap ego pemerintah dan parlemen.

“Ini memang egonya masing-masing pihak, baik egonya DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kalau kita bisa lihat secara jernih, sebenarnya kan ada jaminan hari tua di BPJS itu yang masih bisa dimanfaatkan secara terbuka,” pungkasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me