Program Tapera Dinilai Sulit Terealisasi

Big Banner

CIREBON – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Cirebon menganggap program BPJS Ketenagakerjaan bisa meng-cover kebutuhan pekerja akan perumahan, sehingga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang Undang-Undangnya baru saja disahkan akan sulit terealisasi.

Dalam penerapannya, Tapera membebankan peserta yaitu pekerja sebesar 2,5 persen dan perusahaan 0,5 persen, sehingga total tanggungan beban peserta 3 persen per bulan. Bayang-bayang gagalnya penerapan Tapera di daerah sudah terlihat.

“Inginnya pengusaha sebenarnya tidak membebankan kembali para pekerja dengan beragam potongan, cukup salah satunya dengan BPJS Ketenagakerjaan saja. BPJS kan programnya sudah bagus, karena di dalamnya sudah meng-cover pula kebutuhan akan perumahan bagi para pekerja,” kata Ketua Apindo Kabupaten Cirebon Edi Baredi.

Menurut Edi, Apindo di daerah akan turut satu suara dengan Apindo di pusat yang saat ini sedang berupaya untuk mengajukan uji materi UU tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi.

“Lagipula kalau memang akan ada persetujuan dari Apindo maka untuk sampai ke daerah kan harus ada semacam rapat pimpinan nasional terlebih dahulu. Dan, kalau memang UU Tapera ini lolos dari uji materi maka semuanya berlaku secara nasional, ya sudah nanti tinggal disosialisasikan saja,” ujar Edi.

Edi menambahkan, jika ada gejolak dari para pekerja karena dibebani terlalu banyak pungutan yang seolah dilegalkan melalui peraturan, maka pemerintah sebaiknya jangan tutup mata.

“Kalau suara-suara keberatan nanti disuarakan ya pemerintah jangan memaksakan diri,” ujarnya.

Namun, menurutnya, sebaiknya masyarakat jangan panik dulu mendengar terbitnya Undang-Undang tersebut. Sebab, pelaksanaannya yang direncanakan dua tahun ke depan belum tentu jadi dilakukan.

UU Tapera sendiri dinilai merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah yang sangat memberatkan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Tapera pun dinilai sebagai duplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan belaka, karena sistemnya kurang lebih sama, yaitu disyaratkan para pekerja yang sudah memiliki gaji di atas upah minimum, kepemilikan rumah melalui Tapera pun dinilai sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan yaitu sistem membeli atau sewa melalui bank penyalur.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Deni Agustin mengatakan, tidak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakatnya sendiri.

“Pasti sudah melalui berbagai pertimbangan, jadi masyarakat sebaiknya jangan panik dulu,” kata Deni.

Menurutnya, pihaknya belum mendapatkan tembusan apapun terkait pemberlakuan Undang-Undang ini dari pemerintah pusat. “Saya tunggu saja bagaimana informasinya secara teknis dari pemerintah pusat,” ujarnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me