Pemerintah Takkan Bikin Susah Pahlawan Perekonomian

Big Banner

JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah tidak akan berpangku tangan.

“Pemerintah tidak akan berpangku tangan, tetap akan bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam menjalankan Tapera ini,” kata Maurin usai diskusi tentang UU Tapera bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Jumat (26/2/2016) malam.

Ia melanjutkan, bentuk partisipasi pemerintah dengan mengalokasikan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp33,3 triliun sebagai modal awal operasional Badan Pengelola Tapera.

“Dana FLPP yang diakumulasi sekarang senilai Rp33,3 triliun yang diserap dari APBN akan kita gunakan sebagai modal awal. Itulah peran pemerintah,” kata dia.

Maurin juga menyampaikan bahwa mengenai besaran iuran yang dibebankan, para pengusaha dan pekerja dapat berkonsolidasi terlebih dahulu sebelum besaran tersebut ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP). Dengan begitu, dia pun menegaskan tidak akan membiarkan para pengusaha yang menjadi pahlawan perekonomian Indonesia mengalami kesusahan.

“Besaran iuran itu di PP, di UU tidak ada, maka pengusaha bisa menyampaikan sebelum PP ditetapkan. Pemerintah mengerti betul apa yang dimau pengusaha. Pengusaha ini pahlawan perekonomian, tidak ada maksud untuk menyusahkan,” tuturnya.

Meski demikian, dengan besarnya masalah perumahan, maka perlu adanya inovasi dan terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Dengan adanya UU Tapera maka sektor perumahan pun disebut Maurin dapat menggerakkan 178 sektor industri lain yang terkait. “Perumahan itu lokomotif perekonomian, dengan berkembangnya perumahan, sektor lain akan tergerak,” tandas Maurin

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me