KSBSI Nilai Tapera Ciptakan Kesejahteraan Buruh

Big Banner

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan adanya Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan jaminan peningkatan kesejahteraan guru.

“Tapera merupakan satu harapan terciptanya kesejahteraan dan penghidupan yang lebih layak,” ujar Mudhofir di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Dia mengatakan masalah perumahan buruh adalah salah satu dari sembilan solusi yang ditawarkan oleh pihaknya kepada pemerintahan Jokowi-JK pada pertengahan 2015, ketika Indonesia dihadapkan pada masalah perlambatan ekonomi yang cukup serius dan mengarah pada krisis ekonomi.

“KSBSI melihat bahwa UU Tapera merupakan sinergitas dari program 1 juta rumah di 2015 yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015,” jelas dia.

Lebih lanjut, Mudhofir memastikan Serikat Buruh sangat mendukung program pemerintah tersebut sebagai bentuk nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dalam pelaksanaan UU Tapera tersebut.

Pertama, kata Mudhofir, besaran iuran maksimal sebesar 2,5 persen dari buruh dan 0,5 persen dari pemberi kerja cukup ideal, tetapi diharapkan ada peran negara di dalam komposisi tersebut. Meskipun UU Tapera juga menyasar pada PNS.

“TNI dan Polri, yang mewajibkan pemerintah ikut menggiur, tetapi itu dalam porsi pemberi kerja,” terang dia.

Peran pemerintah dalam UU Tapera tidak harus berupa penyertaan iuran, lanjut dia, tetapi nantinya pada saat penerapan dari tabungan perumahan rakyat tersebut yang dapat berupa subsidi listrik, properti, bunga atau lainnya. Sehingga harga rumah nantinya menjadi lebih murah.

“Kalau berpegang pada program satu juta rumah, kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah calon pembeli rumah yang merupakan pekerja formal berpenghasilan tetap maksimal Rp7 juta per bulan untuk pembeli rumah susun, dan seseorang dengan penghasilan Rp4 juta untuk calon pembeli rumah tapak,” papar dia.

Sementara, dalam UU Tapera ini penghasilannya adalah upah minimum, artinya karena Indonesia tidak mengenal sistem upah minimum nasional, maka perlu disepakati nilai rata-rata upah minimum nasional di Indonesia, sehingga seluruh buruh di Indonesia dapat mengakses program UU Tapera tersebut.

Kemudian, lanjut dia, sinergitas dari program satu juta rumah, program perumahan BPJS, UU Tapera, dan program-program pemerintah dalam pembiayaan perumahan lainnya agar tidak ada duplikasi.

“Selanjutnya, mengingat dana tabungan perumahan yang dikelola nantinya bernilai sangat besar dan berpotensi terjadi penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan benar, maka selain dipersiapkannya payung hukum yang tepat perlu juga dipertimbangkan perwakilan unsur buruh, pengusaha dan pemerintah dalam sebuah dewan pengawas Tapera tersebut.” Selanjutnya, belajar dari kontribusi pemerintah dalam program satu juta rumah, yang mana pihak swasta berkontribusi 95 persen, sedangkan kontribusi pemerintah melalui Kemenpera dan BUMN Perumnas dalam membangun rumah untuk MBR hanya berkontribusi lima persen.

Pemerintah, sambung Mudhofir, lewat UU Tapera ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat porsi APBN yaitu lebih dari lima persen, sehingga dengan peningkatan kontribusi tersebut akan mempercepat percepatan penerapan UU Tapera ini.

“KSBSI pun berharap pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menekan angka kemiskinan Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan MBR yang belum terpenuhi dengan memberi anggaran lebih banyak untuk perumahan dari APBN,” cetus dia.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me