TPS Baru di Bandung Terkendala Lahan

Big Banner

BANDUNG – Minimnya keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) legal di Kota Bandung rupanya tak lepas sulitnya mendapatkan lahan. Bahkan meski lahan sudah tersedia, warga masih kerap menolak rencana pendirian TPS.

Akibatnya, jumlah TPS yang ada saat ini tak sesuai kebutuhan. Kondisi terkini, tiap kelurahan hanya memiliki satu atau dua TPS, sementara kebutuhan akan fasilitas itu minimal tiga. Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana mengatakan, data di PD Kebersihan Kota Bandung di 151 kelurahan di Kota Bandung, jumlah TPS yang ada saat ini baru mencapai 265 TPS. Sehingga karena jumlah TPS masih minim, tak sedikit TPS liar bermunculan di beberapa titik.

“Kan fasilitas TPS itu tak hanya tembok saja, minimal ada container. Lalu aksesnya juga harus dibuat mudah untuk kendaraan. Untuk membuat TPS baru, kami terkendala lahan. Walaupun ada lahan yang bisa digunakan, warga menolak jika dijadikan TPS,” kata Deni.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ujar dia, PD kebersihan meminta kepada masyarakat berpartisipasi dengan mengajukan pembuatan TPS melalui aparatur kewilayahan. Alokasi anggaran untuk TPS Rp100 juta.

Anggaran itu untuk membiayai penyediaan dua kontainer sampah, bangunan, dan landasan untuk truk pengangkut. “Akan dianggarkan bila mau dibuatkan, asal masyarakat setuju dan lahan yang diberikan bukan tanah sengketa,” ujar dia. Lurah Cisaranten Kidul Henny Mustika Sari mengatakan, kelangkaan TPS legal memicu warga terpaksa membuat tempat pembuangan sampah liar. “Karena tak dikelola dengan baik ada beberapa TPS ilegal di kelurahan ini,” kata Henny.

Pemerintah Kelurahan Cisaranten Kidul, ujar dia, segera mengajukan pembangunan TPS baru ke PD Kebersihan agar pengelolaan sampah di kelurahan ini bisa lebih baik. Pembuatan TPS baru juga sejalan dengan semangat Pemkot Bandung dalam upaya mempertahankan penghargaan Piala Adipura. “Saya akan coba koordinasikan hal ini bersama warga untuk mencari lahan TPS. Sepertinya ada lahan di salah satu RW yang tidak terpakai. Saya akan coba komunikasikan hal ini dulu dengan beberapa pemilik tanah,” ujar dia.

Seperti diketahui, produksi sampah anorganik di Kota Bandung mencapai 200 ton per hari, dari total volume sampah harian 1.500 ton. Jumlah tersebut belum termasuk limbah anorganik yang dibuang ke sungai atau dibakar. Sampah anorganik tersebut berupa material bekas berbentuk plastik, dus, dan sebagainya. “Jumlah sampah anorganik pasti terus meningkat, 200 ton per hari yang kami catat itu belum termasuk kresek yang terbuang di badan sungai,” tutur Deni.

Untuk itu, pihaknya merespons positif diberlakukannya pembatasan penggunaan kantong plastik dengan sistem berbayar. Pasalnya, selain material limbah itu sulit terurai alam, kebiasaan masyarakat juga cenderung membuang kantong plastik. “Kalau data pasti berapa jumlah sampah kantong plastik, kami tidak ada, rekapannya masuk ke sampah non organik. Namun, bila aturan ini diberlakukan, bisa menekan peredaran sampah kantong plastik di fasilitas utama publik,” ungkap dia.

Deni menambahkan, kebijakan berbayar untuk penggunaan kantong plastik (kresek) berbayar juga tak akan mempersulit pengelolaan sampah dari lingkungan rumah tangga. Pasalnya selama ini, sampah-sampah rumah tangga lebih banyak menggunakan media polybag atau media yang mudah terurai oleh alam. “Untuk limbah rumah tangga tentu menggunakan kantong sampah besar (polybag) karena lebih mudah terurai, beda dengan kresek,” tutur Deni.

Keberadaan limbah kantong plastik, menurut dia, sebagian berasal dari supermarket dan pasar tradisional. Mirisnya lagi, kresek yang telah di dapat masyarakat setelah berbelanja langsung dibuang begitu saja.

“Kebanyakan kan setelah membeli dari supermarket atau pasar tradisional lalu ke rumah dibuang begitu saja. Sehingga bila ada kebijakan berbayar, mereka tentu lebih memilih untuk membawa keranjang sendiri dari rumah,” ujar dia.

(Heru Muthahari / Koran SINDO)

 

(dhe)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me