OJK Turut Pelototi Pengelolaan Dana Tapera

Big Banner

JAKARTA – Pemerintah akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pengelolaan dana Tabungan Perumahan Ralyat (Tapera). Hal tersebut tertuang, sebagaimana yang dikutip dari pasal 69 UU Tapera.

“Pengawasan terhadap Badan Pengelola (BP) Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan OJK,” bunyi pasal 69 UU yang disahkan pada awal pekan lalu tersebut, seperti dikutip Okezone, Senin (29/2/2016).

Selain itu, pasal 70 juga menyebutkan, pengawasan terhadap Bank kustodian, manajer investasi, dan bank penyalur dana lainnya dilakukan oleh BP Tapera bersama OJK.

Meski telah memiliki kepastian terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana yang dihimpun dari rakyat tersebut, namun beberapa kalangan masih mengkhawatirkan terjadinya penyelewengan anggaran. Terutama, karena dana Tapera pertama akan dialirkan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan potensi dana sebesar Rp33 triliun menjadi modal awal.

Oleh karena iu, Indonesia Property Watch (IPW) mendorong agar pemerintah dapat menyikapi secara kritis penyelenggaraan Tapera dari sisi pengawasannya. Sebab, IPW menilai dana yang dikelola oleh pihak ketiga itu seperti manajer investasi sangat berpotensi menjadi dana ‘bancakan’.

“Karenanya pengawasan yang ada harus benar dan jelas, karena saat ini belum ada pasal yang menyebutkan mengenai pengawasan kelolaan dana tersebut,” tulis Ali.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me