Ini Syarat dari KSPI untuk Tapera

Big Banner

JAKARTA – Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru saja disahkan pemerintah masih menimbulkan polemik. Berbagai kalangan menolak disahkannya UU tersebut karena dinilai membebankan pengusaha dan juga pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak pengesahan Undang-Undang tentang Tapera dibarengi dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah.

“Supaya iuran Tapera tidak memberatkan pekerja, maka upah harus layak. Acuan kami jelas, yaitu 84 butir kebutuhan hidup layak. Karena itu, cabut PP Pengupahan dan kembalikan penetapan upah minimum melalui perundingan tripartit,” katanya dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Iqbal mengatakan kalangan pekerja dan buruh siap mendukung program Tapera asalkan pemerintah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu antara lain iuran yang tidak memberatkan, kepesertaan tidak hanya untuk pekerja penerima gaji di atas upah minimum, tabungan bisa diambil setelah 10 tahun kepesertaan.

“Dana iuran tidak digunakan untuk investasi di luar perumahan, adanya pengawasan dari pekerja dan subsidi dari pemerintah,” jelasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me