REI Sebut UU Tapera Bantu Masyarakat Beli Rumah

Big Banner

SEMARANG – Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan pada 23 Februari 2016. UU tersebut hingga kini masih mendapat penolakan dari beberapa kalangan, terutama pengusaha.

Namun, DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mendukung penuh disahkannya Undang-Undang Tapera. Dengan adanya UU tersebut, masyarakat diharapkan tidak kesulitan lagi mendapat hunian.

Menurut Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama ini kesulitan mendapatkan rumah layak karena faktor pendanaan. Dengan adanya UU Tapera, para pekerja tidak akan kesulitan lagi karena adanya tabungan perumahan sebesar 2,5 persen dari penghasilan mereka dan dibantu oleh perusahaan sebesar 0,5 persen.

“Ini bagus karena masyarakat selama ini kendalanya pada keuangan. Mereka (pekerja) sulit mendapatkan persetujuan KPR (kredit kepemilikan rumah) karena gaji mereka tidak mencukupi untuk membayar angsuran. Melalui UU Tapera, masyarakat akan bisa menabung untuk membeli rumah,” katanya.

Selain akan membantu masyarakat mendapatkan rumah, adanya UU Tapera juga akan mendorong pertumbuhan perumahan, khususnya untuk perumahan sederhana atau perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perbankan (FLPP). “Dengan adanya program ini akan bisa membantu mewujudkan cita-cita pemerintah yang ingin membangun 1 juta rumah,” tandas Prijanto.

Dalam waktu dekat ini memang belum akan ada dampak yang dirasakan oleh pengembang. Pasalnya, sampai saat ini aturannya masih terus digodok di DPR RI bersama dengan instansi terkait. “Kejelasannya sangat kita tunggu-tunggu karena akan sangat membantu masyarakat dan juga pengembang,” ucapnya.

Meski masih menjadi polemik, Prijanto berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi polemik ini, seperti banyak melibatkan pihak terkait, seperti pekerja, pengusaha, dan perwakilan masyarakat agar sosialisasi Tapera ini bisa berjalan baik. Sementara itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng merasa keberatan dengan adanya UU Tapera, pasalnya meskipun beban iuran yang dibebankan pada perusahaan hanya 0,5 persen dari total iuran, namun cukup membebani pengusaha.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ini, janganlah pengusaha dibebani dengan banyak iuran. “Saat ini merupakan saat-saat kita mau bangkit dari keterpurukan tahun 2015, tapi kalau dibebani dengan banyak iuran, bagaimana kita mau bangkit,” ujar Ketua Apindo Jateng Frans Kongi.

Dengan adanya tambahan beban perusahaan maka akan berdampak pada biaya pokok produksi. Jika biaya pokok produksi naik, tentu harga jual juga harus dinaikkan. Bila harga naik, produk-produk dalam negeri dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing dengan produk luar yang harganya lebih murah. “Kalau biaya produksi ada penambahan tentu harga jual kita harus naik. Kalau harga naik, kita sulit bersaing,” katanya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me