Sejumlah Syarat Ini Bisa Sukseskan Reklamasi Pantai

Big Banner

JAKARTA – Pro dan kontra, itulah kebijakan mengenai reklamasi dan revitalisasi pantai di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan kajian yang matang. Pasalnya, reklamasi ini mempunyai keuntungan dan kerugian.

Keuntungannya, selain memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat lokal dan mempersempit ketimpangan, juga berdampak pada perekonomian nasional khususnya di bidang pariwisata.

“Contohnya, rencana proyek reklamasi Tanjung Benoa di Bali senilai Rp30 triliun, itu ada dampak untuk perekonomian dan pariwisata Indonesia,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (24/3/2016) malam.

Menurut data, proyek reklamasi Tanjung Benoa memiliki potensi tambahan sekira dua hingga delapan juta turis asing ke Bali dan meningkatkan lama tinggal turis menjadi lima hari dari saat ini dua hingga tiga hari.

Selain itu, potensi pendapatan pajak Rp3 triliun dan penciptaan 200.000 lapangan kerja, menaikkan pendapatan per kapita antara USD1.000-5.000, menaikan kualitas pekerja melalui sarana pelatihan yang ada, serta membuka peluang usaha transportasi air, olahraga air, jasa konstruksi, seni budaya lokal pemasaran produk petani dan nelayan.

“Tapi harus dipastikan justifikasi imbal hasil investasi (ROI) yang tinggi tadi enggak boleh parsial dan harus berorientasi jangka pendek misalnya terkait dampaknya ke masyarakat lokal gimana misal nelayan, saya rasa perlu semacam tim independen mengkaji ini dan enggak abal-abal kajian dan harus pasti jangan seperti Pelabuhan Cilamaya yang di cancel,” tegasnya.

Dijelaskan Enny, saat ini ada trauma publik bahwa proyek pemerintah atau swasta banyak merugikan kepentingan publik karena tidak inklusif terhadap masyarakat kecil. Maka dari itu, dirinya menegaskan perlu aksi nyata dari pemerintah tidak hanya dengan sosialiasi dan edukasi namun satu gambaran bahwa reklamasi memiliki fungsi bagi masyarakat lokal dan ada antisipasi terhadap pihak yan meragukan, lewat kajian yang matang.

Penasihat Perubahan Iklim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan SDA Nurmala Kartini Sjahrir menyatakan saat ini terjadi kenaikan pemanasan di laut China hingga 29 persen dan Indonesia 26 persen, itu memicu pengeroposan coral di wilayah Indonesia Timur maupun di Barat Sumatera seperti Lampung dan Bengkulu.

Di pantai Tanjung Benoa sendiri kondisinya lebih mengenaskan, di mana sekitar 400 hektare lahat gambu mati dari total 1.400 hektare. Selain itu terdapat TPS sepanjang 2 kilometer setinggi 200 meter di pantai tersebut yang menjadi tempat pembuangan limbah Rumah Sakit.

“Kami sudah sejak 3,5 tahun lalu menyusun dua kali Amdal yang juga mengadres isu budaya dan religi masyarakat setempat, bahwa Tanjung Benoa sudah menjadi tempat terkotor, dan ini harusnya menjadi tanggung jawab pemda Kabupaten Badung untuk memastikan dalam reklamasi nanti, masyarakat terdampak harus diprioritaskan untuk mendapat keuntungan untuk tiap proyek yang ada, termasuk isu tenaga kerja di mana saat ini ada 60.000 pekerja asing di Bali,” tukasnya.

Penggagas Setara Institute yang juga Ketua Litbang PBHI (Pusat Bantuan Hukum Indonesia) Damianus Taufan menyayangkan reklamasi selalu dimaknai secara destructive seperti menyebabkan banjir, proyek tanpa Amdal dan merusak mangroove. Namun aspek manfaat dan keadilan untuk masyarakat di sekitar tidak diangkat.

“Penting dialog di alam demokrasi ini saling kompromi enggak ada kebenaran mutlak. Seperti reklamasi di Bali katanya terbentur budaya? Buktinya Basaki dan Tanah Lot di Bali bisa jadi tempat pariwisata,” tukasnya.

property.okezone.com